Produksi Minyak Turun, DPR Tolak Kenaikan Cost Recovery

Jakarta - Pemerintah mengajukan kenaikan biaya operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) atau cost recovery untuk 2014 dari yang saat ini sebesar US$ 15,32 miliar menjadi US$ 17 miliar. Namun usulan ini ditolak oleh Panitia Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014 di DPR.

Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) Johannes Widjonarko mengatakan kenaikan ini diajukan karena pelemahan nilai tukar rupiah. Asumsi kurs diubah dari Rp 10.500 per dolar AS menjadi Rp 11.600 per dolar AS.

"Biaya operasi hulu minyak dan gas bumi pada tahun 2014 menjadi US$ 17 miliar," ujarnya dalam rapat dengan Panitia Kerja Panja RAPBN-p 2014 di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/6/2014)

Namun, Anggota Panja Ahmadi Noorsupit menilai pengajuan tersebut sedikit rancu. Sebab produksi minyak selalu tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Padahal negara sudah mengeluarkan uang banyak.

"Saya marah ini. Selalu saja ceritanya seperti itu. Setiap uang yang kita keluarkan, liftingnya harus nambah. Sekarang malah menurun, dan minta uang tambahan," tegas Ahmadi.

Pada pembahasan APBN 2014 akhir tahun lalu, disebutkan, dari anggaran sebesar US$ 15,32 miliar sudah dengan perhitungan blok Cepu berproduksi 60.000 barel per hari pada bulan Agustus. "Tapi realisasinya kan sekarang cuma 29.000 barel per hari. Ini tidak fair. Terus sekarang minta uang lagi," kata Ahmadi.

Pembahasan ini mengundang perdebatan yang cukup panjang. Pemerintah terlihat sulit untuk menjelaskan dari lonjakan anggaran yang diajukan. Sampai akhirnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sepakat dengan Panja RAPBN-P.

Kemudian penerimaan dari migas adalah US$ 31,3 miliar dan yang menjadi bagian negara US$ 28,79 miliar. "Kami sepakat untuk cost recovery itu sebesar US$ 15,32 miliar dan target lifting sebesar 818 ribu barel per hari," kata Bambang.

(mkl/hds)