.webp)
Harga tersebut tetap menjadi patokan meskipun dijual hingga pelosok negeri seperti kabupaten di pedalaman Papua atau pulau terluar Indonesia.
"Jadi ada kewajiban Pertamina dalam emban tugas dalam salurkan BBM PSO (subsidi) ke pelosok. Kalau ada lembaga penyalur seperti SPBU dan APMS. Maka Pertamina wajib pasok BBM dengan biaya berapapun yang ditanggung Pertamina," kata SVP Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko saat acara on train workshop di dalam perjalanan kereta wisata Jakarta-Yogyakarta, Senin (16/6/2014).
Bahkan untuk mengangkut BBM ke pedalaman Papua, Pertamina membawa premium dan solar dari terminal BBM di Jayapura menuju kabupaten-kabupaten di pegunungan memakai pesawat terbang. BBM subsidi dibawa memakai drum dan pesawat khusus. Alhasil meski ongkos angkut BBM mencapai Rp 30.000 per liter, Pertamina harus menjual BBM subsidi melalui lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
"Masyarakat menikmati harga subsidi premium Rp 6.500. Sekalipun di puncak Jayawijaya. Drum dibawa dibawa ke Kabupaten di Pegunungan Jayawijaya dengan biaya Rp 30.000 per liter. Ini menjadi tugas yang diemban Pertamina," jelasnya.
Komitmen penyaluran BBM subsidi oleh Pertamina menjadi pegangan meskipun perseroan harus menanggung beban tambahan biaya tambahan yang tinggi.
"Pekerjaan Pertamina karena menyanggupi penyaluran BBM PSO (subsidi)," ujarnya.
Suhartoko mengakui ada beberapa kabupaten di daerah Papua yang memang belum memiliki lembaga penyalur BBM subsidi. Akibatnya BBM yang dijual di daerah tersebut relatif mahal karena konsumen atau pemerintah daerah menanggung biaya penangkutan dari SPBU dan APMS. Untuk itu, Pertamina mengajak pemerintah daerah agar bersedia membangun infrastruktur BBM yang secara keekonomian kurang menarik secara bisnis agar bisa menikmati BBM subsidi. Pasalnya kalau SPBU dan APMS dibangun perseroan maka akan membebani keuangan Pertamina.
"Rata-rata itu kabupaten pemekaran. Disitulah Pertamina ada penyalur. Begitu mekar dinamika baru muncul. Tingkat keekonomian investor belum masuk. Investasi mencapai Rp 3 miliar. Omzet rendah dia nggak ekonomi. Pertamina nggak mungkin investasi ke sana karena infrastruktur sulit. Karena badan usaha. Kalau investasi rugi, kita nggak boleh. Di sana pemda berperan bangun infrastruktur," sebutnya.
Untuk menutupi biaya pengiriman BBM ke daerah-daerah pedalaman hingga pulau terluar, Pertamina memperoleh subsidi dari keuntungan fee penyaluran BBM subsidi seperti Jawa sehingga terjadi subsidi silang.
"Salurkan subsidi kita dapat untung fee," jelasnya.
(feb/dnl)
