Jika Kuota BBM Subsidi Jebol, Pemerintah Tak Beri Tambahan

Jakarta - Pemerintah dan DPR menyepakati volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter (kl) pada APBN-Perubahan 2014. Lebih rendah dari yang sebelumnya dipatok sebesar 48 juta kl.

Bila kuota konsumsi BBM tersebut nantinya melewati dari 46 juta kl, maka tidak akan ada penambahan yang diberikan pemerintah.

"Kalau melewati 46 juta kl maka telah disepakati tidak ada penambahan yang akan diberikan pemerintah," tegas Menteri Keuangan Chatib Basri dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Chatib mengatakan, pemerintah harus menjaga anggaran subsidi BBM agar tidak melonjak. Dalam APBN-P 2014, subsidi BBM dianggarkan sebesar Rp 246,5 triliun, naik dibandingkan sebelumnya yaitu Rp 210,7 triliun. Kalau anggaran subsidi BBM melonjak, maka akan mengancam defisit anggaran yang saat ini dipatok 2,41% dari produk domestik bruto (PDB).

Akan tetapi, akan ada pengecualian tertentu. Anggaran subsidi BBM bisa saja ditambah, bila lonjakan terjadi karena kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Tambahan ini akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). "Jadi anggaran ditambah bukan kalau konsumsi BBM naik," ujar Chatib.

(mkl/hds)