Volume BBM subsidi pada APBN Perubahan (APBN-P) 2014 dikurangi, dari 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL meskipun anggarannya naik. Kementerian ESDM diminta untuk menjalankan kebijakan penghematan konsumsi BBM subsidi.
Sejumlah ide yang pernah dilontarkan Kementerian ESDM, seperti penghapusan BBM subsidi di jalan tol dan tidak adanya BBM subsidi saat akhir pekan dan hari libur harus dilaksanakan. Meskipun tingkat keberhasilanya diragukan 100%.
"Kalau ESDM punya ide mengenai menghapus BBM bersubsidi di jalan tol, rest area, meniadakan BBM bersubsidi di weekend dan hari libur nasional, menurut saya walaupun tingkat keberhasilan tidak 100%, tidak ada salahnya untuk dilaksanakan," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada konferensi pers APBN-P 2014 di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (19/6/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Paling tidak itu membantu upaya mengurangi dari 48 juta KL ke 46 juta KL," ungkapnya.
Sementara program lainnya adalah mengintensifkan kebijakan pelarangan konsumsi BBM subsidi oleh kendaraan di wilayah pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Karena meski telah diterbitkan tahun 2012 lalu, implementasinya masih kurang optimal.
"Karena di lapangan itu, masih kejadian industri pertambangan, kehutanan di Kalimantan terutama masih menggunakan BBM bersubsidi," terangnya.
Kemudian adalah peningkatan pengawasan oleh BPH Migas, konversi BBM ke BBG dan pengurangan nozzle BBM subsidi. Semua program itu menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.
"Kalau tadi sudah disampaikan apa yang akan dilakukan ESDM maupun peraturan yang ada, menurut saya masih ada ruang mereka menjaga itu 46 juta KL. Karena apa? Tahun lalu itu yang ditargetkan 48 juta KL, jadinya 46 juta KL," paparnya.
(mkl/dnl)











































