Ini yang Harus Dilakukan Presiden Baru untuk Lawan Mafia Minyak

Jakarta - Praktik mafia minyak dinilai membuat Indonesia makin banyak impor Bahan Bakar Minyak (BBM) karena menghalangi pembangunan kilang minyak di Indonesia. Presiden baru diharapkan berani melawan mafia minyak yang bentuknya tak hanya broker atau trader, namun diduga ada di dalam pemerintahan dan Pertamina.

Seperti diungkapkan pengamat energi, Kurtubi yang mengatakan siapapun yang berkuasa nantinya (presiden terpilih) harus bisa melawan mafia minyak, selain memprioritaskan pembangunan kilang, juga menghentikan PT Pertamina (Persero) impor minyak dari trader atau broker.

"Hari pertama berkuasa, keluarkan surat perintah melarang Pertamina untuk impor BBM atau minyak mentah dari trader, harus dari produsen langsung yakni melalui NOC (national oil company)," ucap Kurtubi kepada detikFinance, Minggu (22/6/2014)

Kurtubi menilai, selama ini Pertamina yang merupakan badan usaha yang paling banyak impor BBM dan minyak mentah sering impor melalui trader minyak.

"Siapa bilang dia (Pertamina) impor langsung dari produsen atau NOC, seperti Thailand, dia itu NOC tapi juga trader, NOC Thailand itu beli minyak dan BBM dari negara lain lalu dibeli sama Pertamina, itukan konyol namanya, banyak NOC sejatinya bukan produsen," katanya.

"Jika impor langsung dari produsen tentunya harganya jauh lebih murah. Kalau dari trader negara rugi, trader senang, malah suka Indonesia makin banyak impor, karena mereka mafia minyak," tutupnya.

Pertamina sendiri sebelumnya menegaskan pihaknya sudah tidak lagi impor melalui broker. VP Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menegaskan tidak ada lagi peran trader minyak apalagi broker dalam proses pengadaan BBM dan minyak mentah oleh PT Pertamina.

"Kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaan BBM dan minyak mentah di Pertamina, tidak ada lagi peran trader atau broker minyak yang selama ini disebut-sebut sebagai mafia minyak," kata Ali dalam keterangan tertulisnya.

Ali menegaskan sebagai komitmen keterbukaan Pertamina terkait impor minyak dan BBM, maka proses tender pengadaan di Petral juga pernah dipantau langsung oleh para tokoh masyarakat, LSM, anggota DPR dan juga media. Selain itu, tiap tahun, Pertamina dan termasuk Petral di dalamnya, juga diaudit oleh BPK dan prosedur pengadaan dipantau oleh KPK.

Ia menambahkan, terkait upaya Pertamina mengurangi ketergantungan impor BBM, perseroan telah berinisiatif melakukan penambahan kapasitas kilang, melalui pembangunan kilang baru dengan menggandeng beberapa mitra maupun melakukan buttom-upgrading kilang-kilang yang sudah ada.

Menurutnya untuk buttom upgrading kilang, Pertamina telah menyusun Refinery Development Master Plan untuk kilang-kilang yang sudah ada, yaitu Balongan, Cilacap, Balikpapan, Plaju, dan Dumai dengan potensi peningkatan kapasitas produksi sebesar 50% pada 2018.

“Jika hal itu dapat terealisasi maka diharapkan impor BBM dapat ditekan dan ketahanan energi nasional semakin meningkat,” kata Ali.

(rrd/hen)