Soal Kenaikan Harga BBM, Chatib Basri: Tanyakan ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo

Jakarta - Bank Dunia kembali menyoroti persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Subsidi bernilai ratusan triliun rupiah ini dinilai harusnya dipangkas dan dialihkan ke bidang yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Salah satu cara untuk mengurangi subsidi adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan mendatang, bukan yang saat ini.

Oleh karena itu, Chatib menilai rencana itu sebaiknya ditanyakan kepada para calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. "Tanya saja ke Pak Jokowi sama Pak Prabowo," ujarnya saat ditemui di Gedung DPD, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Pemerintahan yang sekarang, lanjut Chatib, sudah tidak bisa lagi mengambil kebijakan yang strategis. Setiap kebijakan yang diambil tidak boleh berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik.

Jadi, tambah Chatib, menjadi hak pemerintahan baru untuk menentukan kenaikan harga BBM. "Saat itu, mereka (Prabowo atau Jokowi) yang akan jadi pemerintah. Tanyakan ke mereka," sebutnya.

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah tetap akan menjaga anggaran subsidi BBM dengan mengendalikan volume konsumsi tidak melampaui 46 juta kiloliter (kl).

Sebagai informasi, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan pengurangan belanja subsidi BBM dan mengalihkannya ke pembangunan infrastruktur.

"Subsidi BBM, yang berjumlah 2,6% dari PDB lebih dimanfaatkan pemilik kendaraan. Pengalihan akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan bidang mendesak lainnya, seperti kesehatan, yang saat ini hanya 0,9% dari PDB," paparnya.

Akibat infrastruktur yang tidak memadai, Indonesia kehilangan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi. "Bank Dunia memperkirakan Indonesia telah kehilangan setidaknya 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir. Terlalu banyak alokasi belanja pemerintah untuk subsidi BBM," tegas Diop.

(mkl/hds)