Hal tersebut seperti diungkapkan pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi.
Menurut Kurtubi, melihat sejarahnya, pada 2002 penjualan gas ke Tiongkok menjadi permasalahan, karena pemerintah menjualnya dengan harga murah yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu dan maksimal US$ 3,35 per mmbtu, dengan berdasarkan harga patokan minyak Jepang (Jepang Crude Cocktail/JCC) maksimal US$ 38 per barel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurtubi memberikan bukti, Jepang mau membeli gas yang jumlahnya sedikit yang ada di Sulawesi yakni Donggi Senoro. Bahkan jauh sebelumnya atau 15 tahun sebelum menjual gas murah ke Fujian, pemerintah sudah menjual LNG Badak, Kalimantan Timur ke Jepang.
"Harga jual gas ke Jepang itu tidak ada batas maksimal, mengikuti berapa harga minyak bumi, kalau minyaknya naik seperti saat ini US$ 100 per barel harga LNG Badak ke Jepang naik US$ 16 per mmbtu, tidak perlu repot-repot renegosiasi, gas ke Fujian ini mengapa kok dijual murah dengan mekanisme maksimal US$ 3,35 per mmbtu," ungkapnya.
Ia menambahkan, apalagi penunjukan operator LNG Tangguh yakni BP (British Petroleum) ini juga aneh, karena PT Pertamina (Persero) mampu mengelola Blok Tangguh.
"Buktinya apa? Pertamina sudah berhasil mengelola LNG Arun dan LNG Badak, semua fasilitas yang dibangun juga 100% bukan berasal dari APBN, tapi kok yang ditunjuk BP," ungkapnya lagi.
Kurtubi menambahkan, dirinya mengapresiasi keberhasilan pemerintah berhasil merenegosiasi kontrak harga jual LNG Tangguh ke Fujian dari US$ 3,35 per mmbtu menjadi US$ 8 per mmbtu, namun sebenarnya Indonesia masih rugi mengekspor gas ke Tiongkok.
"PLN saja membeli gas di dalam negeri US$ 9-10 per mmbtu, ini jual ke negara lain hanya US$ 8 per mmbtu, ini kan masih rugi kita, tapi namanya sudah kontrak jangka panjang 25 tahun sejak 2002, ya kita apresiasi lah keberhasilan ini daripada harganya tetap US$ 3,35 per mmbtu," tutupnya.
(rrd/dnl)











































