Mungkinkah Subsidi BBM Dihapus?

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk bisa menekan angka defisit anggaran yang salah satunya dikontribusi oleh tingginya angka subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ada opsi untuk menaikkan harga BBM atau bahkan menghapus subsidi BBM agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terus terbebani.

Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey menilai, subsidi BBM tidak mungkin dihapuskan karena hal tersebut sudah tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.

"Saya kira subsidi sesuai amanah di UU harus ada, nggak boleh dihapus. Tapi kita beri subsidi kepada orang yang tepat. Nggak mungkin subsidi dihilangkan tapi harus tepat. Selama ini kan salah sasaran," kata Olly saat berbincang bersama detikFinance di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2014) malam.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah memberikan subsidi kepada orang yang tepat. "Bukan kita subsidi kepada orang-orang yang tidak perlu subsidi. Orang yang punya mobil di atas 2.000 cc nggak perlu subsidi, tapi mereka beli BBM bersubsidi," katanya.

Namun, Olly menilai kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir. Dia menyebutkan masih ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban APBN tanpa harus menaikkan harga BBM.

Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara. Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) di Indonesia masih relatif minim yaitu sekitar 12%. Ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan.

"Rasio penerimaan pajak masih belum tercapai, masih bisa digali disitu. Dari hasil rapat juga Kemenkeu minta SDM untuk pajak belum disetujui oleh Kemen PAN-RB. Penerimaan kita belum optimal karena SDM belum tercapai. Perlu dicermati di situ," cetusnya.

(drk/hds)