Pemerintah Perlu Kebijakan Radikal Atasi Pembengkakan Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah perlu menerapkan kebijakan khusus dalam mengantisipasi kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tanpa kebijakan yang tegas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus terbebani akibat pembengkakan subsidi.

Selama ini, pemerintah menempuh langkah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurani beban APBN. Namun, Olly Dondokambey, Ketua Komisi XI DPR, menilai kebijakan tersebut hanya langkah sementara. Nantinya anggaran subsidi BBM akan membengkak lagi, meski harga sudah dinaikkan.

Menurut Olly, ini karena ekonomi Indonesia terus meningkat sehingga yang permintaan energi pun bertambah, termasuk untuk BBM. Kuota BBM yang ditetapkan pemerintah akan terus meningkat, sehingga anggaran subsidi juga naik terus.

"Kita harus ambil satu kebijakan dalam rangka pembatasan penggunaan BBM subsidi karena setiap tahun kan sudah otomatis kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, maka masyarakat pendapatan meningkat. Itu butuh alat-alat kendaraan peningkatan kehidupan mereka. BBM juga bertambah," kata Olly kepada detikFinance di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2014) malam.

Oleh karena itu, Olly menegaskan perlu perubahan kebijakan subsidi secara radikal. Subsidi harus diubah, tidak lagi kepada barang tapi langsung ke orang yang membutuhkan.

"Sebaiknya kita mulai subsidi orang daripada barang. Restrukturisasi energi yang ada, karena subsidi kita paling banyak ke energi," katanya.

Olly menyebutkan, saat ini belum ada langkah pemerintah untuk menerapkan kebijakan radikal dalam mengantisipasi kenaikan subsidi BBM ini. Dari Rancangan APBN 2015 yang diajukan pemerintah, belum ada kebijakan pengendalian subsidi BBM.

"Memang dari RAPBN yang diusulkan pemerintah saat ini belum ada kebijakan radikal di dalam mengantisipasi kenaikan subsidi BBM. Pemerintah ke depan harus hati-hati di dalam menyusun APBN. Tanpa ditopang hal-hal yang fundamental, saya kira APBN kita sangat riskan," jelas Olly.

Namun ketika ada kebijakan yang radikal dalam mengendalikan subsidi, demikian Olly, harus dibarengi dengan program-program perlindungan sosial. "Soal kebijakan radikal, kita lihat nanti keberanian dari pemerintah ke depan. Namun pemerintah ke depan harus konsen dalam melakukan kebijakan pro rakyat. Cukup kok APBN kita karena sampai Rp 2.000 triliun," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Chatib Basri berpandangan, memang perlu adanya kebijakan radikal dalam mengantisipasi kenaikan subsidi BBM. Namun, kebijakan seperti apa yang akan diambil semua tergantung pemerintahan yang dibentuk terpilih nantinya.

"Soal kebijakan radikal, biar nanti pemerintahan baru yang menentukan. Saya nggak bisa sebut, kan sebentar lagi nanti akan ada pemerintahan baru," tandasnya.

(drk/hds)