BPH Migas: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta - Presiden baru (2014-2019) akan dihadapkan pada besarnya alokasi subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 400 triliun lebih termasuk subsidi BBM di 2014. Sehingga presiden yang baru harus berani menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban negara.

"Saran saya untuk presiden yang baru, pertama naikkan harga BBM subsidi, perkecil disparitas harga antara yang subsidi dengan non subsidi sehingga penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi tidak terjadi lagi," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, Kamis (10/7/2014).

Andy mengatakan dampak positif kenaikan harga BBM adalah pemerintah bisa menghemat anggaran negara, namun masyarakat miskin harus diberi kompensasi.

"Kompensasinya kan bisa dalam bentuk biaya angkutan umum yang lebih murah, karena tiketnya disubsidi pemerintah, subsidi tiket kereta api, pendidikan dan kesehatan," ujar Andy.

Andy menambahkan, saran yang lebih penting lagi, pemerintahan dan DPR yang baru bisa membentuk satu badan atau menggabungkan BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam satu wadah.

"Seperti OJK yang merupakan badan otoritas perbankan, atau badan otoritas pelaksana/pengatur energi yang mengurusi sektor hulu-hilir migas, ngurusi listrik dari hulu-hilir," ucapnya.

Ia mengungkapkan, lembaga tersebut dapat mengatur agar kegiatan usaha dari hulu-hilir berjalan lancar, proyek pembangkit PLN bisa selesai sesuai jadwal, dan mencegah terjadinya monopoli di satu sektor energi.

"Bagaimana pipa gas bisa digunakan oleh siapa saja, bagaimana transmisi listrik bisa dimanfaatkan bersama, yang saat ini monopoli alami," ujarnya.

"Badan seperti ini sudah ada sejak lama di Turki, di Singapura dan banyak negara di Eropa dan dampaknya besar, terjadi efisiensi, pemanfaatan energi yang lebih tepat," tutupnya.

(rrd/hen)