Bank Dunia Terus Minta Pemerintah RI Kurangi Subsidi BBM

Jakarta -

Pemerintah Indonesia ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu pilihan sulit adalah mengatasi kerentanan fiskal atau anggaran negara. Pelemahan nilai tukar rupiah, dan naiknya harga minyak memperbesar defisit anggaran, karena biaya subsidi energi naik. Untuk itu, perlu dilakukan pengurangan subsidi BBM untuk menekan angka defisit.

Demikian dikatakan Kepala Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop dalam acara Indonesia Economic Quarterly di Energy Building, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Pendapatan negara makin melemah, ujar Ndiame, juga turut memperbesar defisit anggaran negara. Total pendapatan negara terhadap PDB telah turun, dari 16,3% di 2011 menjadi 15,3% pada tahun 2013.

Menurut Ndiame, akan sulit membatasi defisit anggaran, sehingga hanya 2,4% dari PDB seperti yang diproyeksikan dalam APBN-P 2014, terutama jika harga minyak terus meningkat. Pengurangan subsidi BBM perlu dilakukan.

"Langkah-langkah yang dapat memperbaiki kualitas belanja yaitu, melalui pengurangan subsidi BBM dan mencegah penurunan lebih lanjut dalam pendapatan pajak dan non pajak akan mengurangi tekanan defisit," ujar dia.

Selain itu, pemerintah baru juga akan menghadapi tantangan jangka panjang dalam mengatasi peningkatan ketimpangan. Tingkat kemiskinan yang tinggi telah berhasil ditekan selama dekade terakhir, namun terjadi peningkatan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin.

Ndiame menyebutkan, di 2002, tingkat konsumsi dari 10% rumah tangga paling kaya adalah 6,6 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi 10% rumah tangga termiskin.

Di 2013, perbandingan ini meningkat, kelompok terkaya mengkonsumsi 10 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok termiskin. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak pekerja belum berhasil meningkatkan pendapatannya sehingga mereka terancam jatuh kembali dalam kemiskinan.

Menurutnya, peningkatan ketimpangan adalah hal yang sangat serius. Meningkatnya ketimpangan membawa risiko bagi pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial.

"Kebijakan-kebijakan pro masyarakat miskin seperti perbaikan infrastruktur di pedesaan, perluasaan akses ke pendidikan yang berkualitas, dan mobilitas pasar tenaga kerja akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga yang miskin dan rentan serta membantu memerangi ketidaksetaraan," pungkasnya.

(drk/dnl)