Lawan Gugatan Newmont, CT: Presiden SBY Akan Tegas dan Keras

Jakarta - Pemerintah dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan rapat terbatas, membahas soal mineral dan batu bara (minerba). Dalam rapat tersebut Presiden SBY kecewa terhadap PT Newmont Nusa Tenggara.

Kekecewaan ini karena langkah Newmont menggugat pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional terkait larangan ekspor mineral mentah.

"Presiden menyatakan kekecewaannya terhadap langkah yang dilakukan PT Newmont. Kenapa, karena apa yang dilakukan Newmont itu merusak rasa keadilan bangsa Indonesia, itu bahasa presiden," jelas Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

"Dan mereka (Newmont) tidak menghargai karena mereka bekerja di atas tanah air Indonesia dan tempat kelahiran nenek moyang Indonesia. Itu bahasa persis presiden mengungkapkan kekecewaannya," kata pria yang akrab disapa CT di kantor presiden, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

CT mengatakan, terkait gugatan Newmont tersebut, Presiden SBY siap untuk melawan dengan menunjuk pengacara terbaik.

"Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas dan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Newmont. Oleh karena itu, tadi Keppres sudah ditandatangain tentang penunjukan tim terkait menghadapi gugatan Newmont ini. Arahan Presiden adalah cari lawyer terbaik, pastikan pemerintah Indonesia menang dalam hadapi gugatan Newmont ini," tutur CT.

Dalam rapat terbatas itu, ungkap CT, juga dibahas terkait renegosiasi kontrak sejumlah perusahaan mineral dan tambang. Ada 107 perusahaan yang tengah dalam proses renegosiasi, termasuk Freeport. Soal perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini, CT mengatakan pemerintah sudah menyelesaikan proses renegosiasinya.

"Pemerintah mengucapkan terima kasih atas langkah yang dilakukan tim renegosiasi pemerintah terkait renegosiasi minerba secara keseluruhan. Dan menyampaikan jalankan hasil renegosiasi sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, setuntas-tuntasnya. Jadi ada yang harus di-follow up abis renegosiasi, itu harus dilakukan secara cepat," papar CT.

Kemudian, CT mengatakan, pemerintah ingin menyempurnakan sejumlah aturan yang tumpang tindih di sektor minerba ini. Lalu, Kementerian Keuangan juga akan mengambil kebijakan penerbitan aturan bea keluar untuk perusahaan-perusahaan tambang yang sudah memenuhi persyaratan undang-undang Minerba.

(dnl/ang)