Jokowi-Ahok Kritik 'Hilangnya' Solar Subsidi di Jakpus, Ini Kata BPH Migas

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkritik pedas kebijakan penghapusan solar subisidi hanya di SPBU Jakarta Pusat (Jakpus), ini tanggapan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Begini, sebenarnya saya tidak ingin menanggapi kritikan tersebut. Saya cuma ingin kasih tahu, suatu saat BBM subsidi itu harus dikurangi drastis atau bahkan dihapuskan, kebijakan ini (penghapusan solar subsidi) langkah awal kita untuk pelan-pelan sampai BBM subsidi dihapus, kan tidak mungkin langsung drastis dihapus bisa timbul gejolak di masyarakat," ungkap Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dihubungi detikFinance, Rabu (6/8/2014).

BPH Migas, kata Ibrahim, sudah banyak mengkaji banyak usulan, mulai melarang seluruh mobil pribadi pakai BBM subsidi di Jakarta, hanya kendaraan umum yang boleh, hanya solar subsidi yang dihapus, beli BBM subsidi wajib pakai kartu non tunai dan banyak lagi.

"Satu per satu kita kaji, maka yang risikonya kecil tapi dampak penghematannya ada itu yang kita pilih. Ini kan hanya untuk mengamankan kuota BBM subsidi tahun ini sebanyak 46 juta kilo liter dulu. Memang tidak banyak yang bisa dihemat, tapi yang penting cukup dulu, tahun depan mau dilanjutkan lagi atau tidak kebijakan ini terserah presiden dan DPR yang baru," jelasnya.

Ibrahim menambahkan, justru kebijakan ini banyak didukung. Salah satunya dari Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA), karena dianggap sebagai latihan untuk tidak tergantung lagi dengan BBM subsidi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015.

"BBM subsidi untuk nelayan kan kita tekan 20%, itu justru didukung INSA, sebagai latihan kita hadapi MEA, hadapi pasar bebas, agar tidak tergantung lagi sama BBM subsidi," tutupnya.

(rrd/dnl)