Dikritik Ahok, BPH Migas Jelaskan 'Hilangnya' Solar Subsidi di Jakpus

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkritik pedas kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang menghapus solar subsidi hanya di SPBU di Jakarta Pusat (Jakpus). Karena hanya akan membuat repot angkutan umum dan menambah antrean panjang di SPBU di wilayah lain.

Namun, BPH Migas membantah kritikan tersebut dengan memberikan bukti bahwa aturan penghapusan solar hanya di Jakarta Pusat justruk efektif dengan meningkatkan konsumsi solar non subsidi.

"Kalau merepotkan angkutan umum itu tidak sepenuhnya benar, karena angkutan umum bisa mengisi solar subsidi di luar Jakarta Pusat, jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau antrean panjang solar di SPBU kita terus melakukan pantauan, tidak ada antrean panjang di SPBU semua normal-normal saja," ungkap Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim dihubungi detikFinance, Rabu (6/8/2014).

Ibrahim mengatakan, bahkan kebijakan menghilangkan solar subsidi walau hanya di Jakarta Pusat sudah membuahkan hasil yang cukup baik.

"Ini walau baru beberapa hari diberlakukan, konsumsi solar non subsidi di Jakarta Pusat meningkat 10%, jadi sebenarnya mobil-mobil pribadi apalagi mobil yang mahal harganya ternyata tidak ada masalah beli solar non subsidi. Jadi jangan lah kita membuat-buat masalah kecil dibesar-besarkan, sehingga membuat masyarakat jadi panik dan ternyata sasaran kita agar mobil-mobil orang kaya dan mampu itu beralih ke non subsidi tercapai kan," ujarnya.

Ketika ditanya kenapa tidak seluruh SPBU di Jakarta solar subsidinya dihapuskan, kenapa hanya di Jakarta Pusat saja?

"Itu yang nanti malah buat repot kendaraan umum mereka beli di mana, kalau hanya khusus kendaraan umum boleh beli solar subsidi, masyarat kita masih banyak yang butuh solar subsidi, kenapa hanya Jakarta Pusat, karena rata-rata yang tinggal di Jakarta Pusat itu orang kaya dan mampu," tutupnya. 

(rrd/dnl)