Masalah Tak Kunjung Beres, Ganjar Pranowo Tawarkan Solusi untuk PLTU Batang

Semarang - Salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2 x 1.000 Mw. Proyek ini harus dicarikan solusinya, karena sudah mangkrak bertahun-tahun.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan, pembebasan lahan adalah inti masalah proyek tersebut. Masih ada masyarakat yang tidak ingin melepaskan lahanya untuk pembangunan pembangkit listrik bernilai US$ 4 miliar ini.

Ia menawarkan skenario penataan ulang proyek PLTU dengan tujuan agar tidak merugikan masyarakat, sementara proyek dapat terus berjalan.

"Mungkin redesign engineering. Jadi memanfaatkan tanah tanpa harus menganggu masyarakat. Bisa dipilih tempat lain yang lebih mungkin untuk dibangun," kata Ganjar membuka rapat di kantor Gubernur, Semarang, Rabu (6/8/2014).

Ia menuturkan skenario ini sudah pernah disampaikan beberapa waktu lalu. Akan tetapi, memang perlu ada sinkronisasi dengan berbagai pihak. Misalnya dengan PT PLN (Persero) yang mengetahui secara lebih jelas perkara teknisnya.

Ganjar pun siap menampung segala aspirasi, bila dirasa ada cara yang lebih tepat. "Untuk itu kehadiran semua pihak dalam rapat ini, kita harus menyeragamkan langkah-langkah apa yang diambil. Skenarionya pun harus dibereskan karena harus dipikirkan tanah penggantinya, kondisi masyarakat, dan selanjutnya." jelasnya.

Namun secara umum, masalah pada PLTU Batang harus dibereskan dengan segera. Pemerintah pusat, menurut Ganjar, harus segera turun tangan.

"Ini sudah di ujung. Pemerintah memang sudah seharusnya turun tangan," tegasnya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengaku menanti proyek PLTU terbesar di Asia Tenggara ini sangat melelahkan. Sebagai calon pembeli listrik dari PLTU Batang, PLN kini pesimistis proyek tersebut akan selesai tepat waktu.

"Awalnya kita optimistis proyek PLTU Batang yang besar itu bisa cepat pengerjaannya jika diserahkan ke swasta terkait masalah pembebasan lahannya. Tapi nyatanya justru lebih melelahkan," ucap Nur.

Nur menceritakan, diharapkan swasta lebih fleksibel dalam membeli harga tanah warga. "Ternyata susah. Di sana itu kan ada ratusan warga yang punya tanah, di mana dia harus membeli dengan harga tanah yang sama dan berlaku bagi ratusan pemilik tanah. Menentukan harga patokannya ini yang nggak kelar-kelar, bahkan ada yang nggak mau melepas tanahnya," paparnya.

Akibatnya, kapastian pendanaan atau financial closing untuk kesekian kalinya tertunda. Dipastikan proyek PLTU Batang tidak akan selesai pada 2018.

"Tentunya kalau tidak melakukan langkah antisipasi, yang ditakutkan Jawa krisis listrik pasti terjadi," ujar Nur.

(mkl/hds)