Senada Dengan Jokowi, Pengusaha Ini Nilai Solar Subsidi 'Hilang' di Jakpus Tak Adil

Jakarta -

Kebijakan larangan penjualan solar subsidi di SPBU hanya di wilayah Jakarta Pusat juga memunculkan kriktik dari kalangan pengusaha. Pengusaha menilai kebijakan ini tak adil dan menilai pemerinta lebih baik menaikan harga BBM subsidi.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi M Lukman menganggap, kebijakan tersebut aneh karena diskriminatif. Kebijakan tersebut hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian di pasar.

"BBM ini agak aneh. Kenapa nggak langsung naikkan harganya saja? Karena kalau pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan lagi, apalagi tempatnya tertentu. Itu akan menyulitkan pengusaha," kata Adhi ditemui di acara Halal bi Halal di Kantor Kementerian Perindustrian, Jl Gatot Subroto, Jakarta (6/8/2014).

Adhi mengatakan, sebaiknya kebijakan tersebut berlaku adil, tidak pandang bulu dan berlaku di satu lokasi saja.

"Kalau mau naik, naik smua sehingga fair," tegasnya.

Dia juga mengatakan, sudah sejak lama kalangan pengusaha menyerukan agar pemerintah menghapus BBM subsidi seluruhnya. Tentu dengan perhitungan dan kajian yang matang.

"Baik asosiasi dan Kadin sudah lama mendorong kalau memang mau dihapus, silakan dihapus saja tapi terencana dengan baik, bukan dadakan. Kalau dibatasi seperti ini kan jadi nggak jelas siapa yang dapat subsidi, siapa yang nggak dapat," ujarnya.

Jika BBM subsidi dihapus, lanjut Adhi, industri makanan dan minuman akan sedikit bergejolak. Namun itu pun tidak akan berlangsung lama.

"Butuh 3 bulan, biaya distribusi hanya akan naik 5-8%," tutupnya.

(zul/rrd)