Tanggapi Jokowi-Ahok Soal Solar Subsidi, BPH Migas: Hoax Tuh

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik kebijakan penghapusan solar subsidi hanya di SPBU Jakarta Pusat. Karena membuat angkutan umum repot dan membuat SPBU yang terkena aturan tersebut teriak karena sepi pembeli.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Andy Noorsaman Someng, karena kebijakan tersebut tidak akan membuat pengusaha SPBU rugi, serta mereportkan angkutan umum.

"Siapa bilang? Hoax tuh. Karena pengusaha SPBU yang dipusat kan tambah untung karena penjualan solar non subsidinya meningkat, karena margin usaha non subsidi itu untungnya hingga Rp 400 per liter, kalau solar subsidi hanya Rp 180-Rp 200 per liter," kata Andy kepada detikFinance, Rabu (6/8/2014).

Bahkan menurutnya, sebagai sebuah Ibu Kota Negara, Jakarta Pusat sebenarnya tidak memerlukan adanya SPBU. Pasalnya banyak di negara lain tidak ada SPBU di Ibu Kota negaranya.

"Bahkan menurut ahli tata kota dan transportasi Universitas Indonesia ke saya, seharusnya di tengah kota tidak boleh ada SPBU. Ibu kota negara lain tidak ada SPBU di sana, hanya di Jakarta aja yang ada," ungkapnya.

"Itu masukan buat Pak Jokowi dan Ahok. Bahkan berani nggak cabut SPBU di tengah kota, jadi SPBU hanya ada di pinggiran Jakarta saja, tutupnya.

(rrd/dnl)