Soal Subsidi BBM, Pemerintah Perlu Diskusi dengan Presiden Terpilih

Jakarta - MS Hidayat, Menteri Perindustrian, menilai harus ada kebijakan yang lebih komprehensif soal subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan reformasi subsidi sebaiknya diambil segera oleh pemerintahan baru.

Hal itu diungkapkan Hidayat di sela acara halal bihalal di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (6/8/2014). "Ada baiknya nanti kalau sudah fixed pemerintahan yang sah diumumkan," katanya.

Ditambahkan Hidayat, saat ini perlu dilakukan perencanaan atau langkah strategis yang akan diambil seputar subsidi BBM. Pemerintah, lanjutnya, harus berunding dengan presiden terpilih untuk membicarakan hal tersebut.

"Bisa bicara dengan presiden dan tentu dengan kandidat presiden yang sudah diumumkan untuk membicarakan langkah-langkah. Itu yang bisa saya sampaikan, kalau lebih dari itu saya belum tahu," jelasnya.

Secara pribadi, Hidayat menginginkan BBM bersubsidi dilarang untuk mobil pribadi. Itu menunjukkan subsidi BBM salah sasaran, karena dinikmati oleh mereka yang mampu.

"Bottom line-nya kalau seluruh mobil pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi, itu akan meringankan," tuturnya.

(zul/hds)