Demikian diungkapkan oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, usai rapat koordinasi di kantor Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Semarang, Rabu (6/8/2014)
Pria yang akrab disapa CT ini menjelaskan, PLTU Batang berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) masih mengalami persoalan pembebasan lahan 29 hektar (ha). Untuk diambil alih oleh pemerintah, maka harus mengikuti undang-undang (UU) No.2 Tahun 2014 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapasitasnya, kata CT, masih sebesar 2 x 1.000 MW. PLN telah memastikan ketersediaan lahan dan pasokan batu bara untuk PLTU alternatif ini. Proyek ini pun ditargetkan dapat dimulai jelang akhir 2014.
"Lokasinya belum dapat disampaikan. Tapi sudah pasti ada dan akan dibangun tahun ini," sebutnya.
Nilai investasinya adalah sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Sementara untuk investor, bukanlah Japan Bank for International Corporation (JBIC) yang sudah berinvestasi pada PLTU Batang.
"Nanti investornya pasti ada. Banyak mau bangun pembangkit, yang mau berinvestasi," kata CT.
Sedangkan untuk PLTU Batang yang selalu digadang-gadang sebagai terbesar di Asia Tenggara, akan dikembalikan ke pemerintah daerah setempat. Bila mampu menyediakan lahan sesuai dengan permintaan, maka PLTU Batang juga bisa dibangun.
"Kita tidak menutup kemungkinan. Kalau batang selesai dalam waktu dekat, juga pasti dibangun. Indonesia akan punya 2 pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 MW di Jateng," paparnya.
Menurutnya, bila Pemda dan masyarakat setempat ingin masuknya investasi ke Batang, maka harus ikut serta membantu pembebasan lahan. "Kalau mau PLTU Batang dibangun ya selesaikan lahannya. Kita serahkan ke daerah," tukas CT.
PLTU Batang ini memang cukup vital untuk menjaga ketahanan listrik di Jawa tetap andal. Bila tidak ada PLTU ini, maka kondisi kelistrikan di Jawa bakal krisis pada 2018 nanti.
(mkl/dnl)











































