"Salam ke Ahok, kalau nanya RFID jangan ke BPH Migas, tapi ke Pertamina," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsama Someng, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Andy mengungkapkan, pasalnya kebijakan pemasangan RFID ke mobil pribadi merupakan inisiatif Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, BPH Migas memang meminta badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi agar melengkapi sarana prasaranya dengan sistem IT, agar memudahkan dalam verifikasi penyaluran BBM subsidi, yang ujungnya sebagai perhitungan klaim pembayaran subsidi BBM dari pemerintah.
"Tapi pemilihan teknologi IT itu terserah masing-masing badan usaha, mau pakai RFID, mau pakai barcode, mau pakai sistem scanning dan banyak lagi terserah, yang penting bisa diverifikasi oleh BPH Migas," ucapnya.
Andy menegaskan lagi, BPH Migas tidak boleh menentukan mana sistem teknologi yang dipilih masing-masing badan usaha, karena itu di luar kewenangannya.
"Kalau kita juga tentukan, eh kamu pakai RFID, kamu pakai barcode saja, orang akan mencurigai kami, ngapain BPH Migas cawe-cawe, wah itu ada apa-apa di belakangnya," tutupnya.
(rrd/ang)











































