Dikritik Ahok Karena 'Hilangkan' Solar Subsidi di Jakpus, Ini Jawaban BPH Migas

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengkritik kebijakan pemerintah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang menghilangkan solar subsidi dari SPBU di wilayah Jakarta Pusat. Menurut Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), lebih baik bensin premium yang dihilangkan.

Alasan Ahok memilih premium yang dihilangkan, adalah karena bensin ini banyak dipakai kendaraan pribadi.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengungkapkan alasan mengapa lebih memilih menghapuskan solar subsidi daripada premium.

"Pertama, itu kewenangan kami, tidak boleh dong antara birokrat saling singgung kewenangan pejabat lain, justru dia harus patuh," ucap Andy ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Alasan kedua, kata Andy, karena jatah solar subsidi nasional diprediksi paling cepat habis dibandingkan jatah BBM subsidi lain, seperti premium dan minyak tanah (kerosene).

"Solar itu paling cepat habis sebelum akhir tahun yakni pada 28 November," ujarnya.

Alasan ketiga, karena solar subsidi paling rawan disalahgunakan. Banyak contoh terjadi solar subsidi ditimbun lalu dijual ke industri, ke pertambangan, ke perkebunan, pelayaran, dan lainnya.

"Solar itu sering disalahgunakan," ucapnya.

Andy menegaskan, aturan ini hanya untuk mengamankan jatah BBM subsidi cukup sampai akhir tahun.

"Aturan ini kan hanya berlaku sampai 31 Desember 2014, kalau tahun selanjutnya tergantung kebijakan pemeritah dan alokasi BBM subsidi, kalau kurang alokasinya ya aturan ini mungkin dilanjutkan kembali," tutupnya.

(rrd/dnl)