Senin, 11 Agu 2014 09:14 WIB
Wamenkeu Dorong ESDM Agar Dukung Ahok Hapus BBM Subsidi di DKI
Manado - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat mendukung rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk wilayah DKI Jakarta yang digagas oleh Wagub DKI Basuki T Purnama alias Ahok.
Alasannya jika gagasan ini terwujud maka akan membuat penghematan anggaran subsidi BBM yang signifikan. Namun pihak kementerian ESDM sempat ragu-ragu terhadap gagasan ini.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro di sebuah seminar di Hotel Peninsula, Manado, Senin (11/8/2014)
"Ya saya kira itu ide bagus dan, akan lebih baik ide dari pemprov DKI itu di support oleh ESDM. Itu yang paling penting karena ESDM soal keputusan alokasi BBM itu ada di sana dan BPH Migas juga," ujarnya.
Bambang mengatakan, ide ini sudah sempat muncul beberapa waktu lalu. Namun tidak terlaksana karena ketidaksiapan dari Kementerian ESDM dengan berbagai alasan.
"Saya ikuti dari beberapa saat yang lalu itu. Sebenarnya mulai ada kan ide dari pemprov DKI itu, cuma pemerintah pusat terutama ESDM ragu-ragu. Sehingga akhirnya nggak efektif wacananya," jelasnya
Sebelumnya, Ahok berencana menghilangkan BBM subsidi di Jakarta mulai 1 Januari 2015 nanti. Ini bukan kali pertama wagub yang akrab disapa Ahok ini menggulirkan rencana yang sama.
Akhir tahun lalu, tepatnya di pertengahan Desember 2013, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, Ahok menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok waktu itu.
Ahok menilai, konsumsi BBM subsidi di Jakarta paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Dirinya mengaku pada waktu itu akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM merealisasikan program ini.
Rencana ini muncul juga karena bentuk kekecewaan Ahok terhadap kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC), yang seharusnya tak boleh menggunakan BBM subsidi namun kenyataannya sebaliknya.
(mkl/hen)
Alasannya jika gagasan ini terwujud maka akan membuat penghematan anggaran subsidi BBM yang signifikan. Namun pihak kementerian ESDM sempat ragu-ragu terhadap gagasan ini.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro di sebuah seminar di Hotel Peninsula, Manado, Senin (11/8/2014)
Bambang mengatakan, ide ini sudah sempat muncul beberapa waktu lalu. Namun tidak terlaksana karena ketidaksiapan dari Kementerian ESDM dengan berbagai alasan.
"Saya ikuti dari beberapa saat yang lalu itu. Sebenarnya mulai ada kan ide dari pemprov DKI itu, cuma pemerintah pusat terutama ESDM ragu-ragu. Sehingga akhirnya nggak efektif wacananya," jelasnya
Sebelumnya, Ahok berencana menghilangkan BBM subsidi di Jakarta mulai 1 Januari 2015 nanti. Ini bukan kali pertama wagub yang akrab disapa Ahok ini menggulirkan rencana yang sama.
Akhir tahun lalu, tepatnya di pertengahan Desember 2013, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, Ahok menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok waktu itu.
Ahok menilai, konsumsi BBM subsidi di Jakarta paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Dirinya mengaku pada waktu itu akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM merealisasikan program ini.
Rencana ini muncul juga karena bentuk kekecewaan Ahok terhadap kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC), yang seharusnya tak boleh menggunakan BBM subsidi namun kenyataannya sebaliknya.
(mkl/hen)
