Rencana Ahok Hapus BBM Subsidi di DKI Harus Ditiru Pemda Bogor Hingga Bekasi

Manado - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro menilai rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghapuskan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ide bagus. Namun gagasan itu akan bisa optimal dampaknya jika didukung oleh pemerintah daerah (Pemda) di sekitar Jakarta.

Menurut Bambang, pemerintah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) juga harus menerapkan kebijakan yang sama. Agar target penghematan anggaran subsidi BBM dapat tercapai.

"Kita harapkan pemprov (Jabar dan Banten), pemkab dan pemkot itu ada yang mengikuti ide tersebut," kata Bambang saat berbincang di sebuah seminar di Hotel Peninsula, Manado, Senin (11/8/2014)

Alasannya, dengan BBM subsidi yang tidak tersedia di Jakarta, ada kemungkinan ada peralihan konsumsi masyarakat ke daerah di sekitar, karena batas wilayah DKI Jakarta dengan Bodetabek sangat berdekatan. Sehingga kebijakan serupa harus dilakukan pemda sekitar DKI agar tak hanya memindahkan masalah saja.

Pihak BPH Migas memperkirakan dengan BBM subsidi dihapus wilayah Jakarta, penghematan subsidi BBM per tahun mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau Pemkab pemprov itu nggak ngikutin ya tetap ada manfaatnya pelarangan BBM Subdidi di Jakarta, tapi kurang optimal. Memang akan lebih baik. Itu dalam wilayah yang lebih luas," jelasnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama ingin menghilangkan BBM bersubsidi di Jakarta. Basuki yang biasa disapa Ahok ini akan mencabut subsidi BBM di seluruh wilayah Jakarta per Januari 2015.

(mkl/hen)