BBM Subsidi Dihapus di DKI, Warga Jakarta Masih Sanggup Beli BBM Non Subsidi

Manado - Rencana Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di ibu kota mulai 1 Januari 2015 menuai kontroversi. Ada pihak yang mendukung, ada juga yang protes rencana kebijakan tersebut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro menuturkan dari sisi kelas ekonomi, warga Jakarta terutama para pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan empat) dianggap sudah mampu untuk membeli BBM dengan non subsidi. Alasannya karena sudah pada taraf kelas menengah ke atas dengan kemampuan daya beli yang tinggi.

"Dari sisi kemampuan ekonomi no problem," ujar Bambang saat berbincang di sebuah seminar di Hotel Peninsula, Manado, Senin (11/8/2014)

Menurut Bambang, dihapusnya BBM subsidi terhadap dampak daya beli masyarakat Jakarta diyakini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Diperkirakan dampak terhadap inflasi secara nasional juga masih dapat dijaga pada kondisi yang stabil.

"Inflasi ya saya pikir di lokal saja," ujarnya.

Bambang menambahkan, kebijakan ini juga dapat mendorong program konversi dari BBM ke gas untuk kendaraan pribadi maupun umum. Program ini bisa dimulai dari kendaraan umum dan logistik atau angkutan barang, sehingga daya beli masyarakat nantinya bisa lebih terjaga.

"Jadi meskipun harga BBM naik, angkutan umum dan barang pakai gas. Karena harganya lebih murah dari pada BBM," kata Bambang.

Menurutnya penghapusan BBM subsidi dengan program konversi BBM ke Gas bisa bergerak paralel. Sehingga proses konversi dapat berjalan lebih cepat.

"Ya sebenarnya itu bisa cepat kok, kalau mau menyiapkannya seperti itu," tukasnya.

(mkl/hen)