Kalangan pengusaha mendukung rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melarang peredaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di ibu kota mulai 1 Januari 2015. Saat ini, jumlah orang miskin di Jakarta dinilai semakin berkurang.
"Di Jakarta, masyarakat miskin relatif sedikit. Jadi kami mendukung rencana tersebut," kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani kepada detikFinance, Senin (11/8/2014).
Selain itu, menurut Franky, berdasarkan berbagai survei yang dilakukan ternyata BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati masyarakat yang mampu. Atas dasar itu pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun-tahun yang lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Franky berharap Pemprov DKI Jakarta tetap memikirkan kompensasi kepada masyarakat miskin yang masih ada di Jakarta. Ini dibutuhkan agar dampak penghapusan BBM bersubsidi tidak terlalu memberatkan masyarakat miskin.
"Harus ada juga diberikan kompensasi untuk menaikkan daya beli masyarakat miskin. Mungkin selama 3-6 bulan akibat dampak kenaikan harga BBM subsidi tersebut," tuturnya.
Sementara bagi masyarakat mampu di Jakarta, penghapusan BBM subsidi ini uji coba agar pemerintah pusat bisa benar-benar menghapuskan BBM subsidi secara nasional. Langkah ini diperlukan agar perekonomian Indonesia tidak terganggu akibat bengkaknya anggaran subsidi BBM.
"Ini bisa menjadi uji coba untuk BBM non subsidi bagi seluruh konsumen," sebutnya.
(rrd/hds)











































