Soal Penghapusan BBM Subsidi di DKI, Kemenkeu: Tak Bisa Langsung Diterapkan

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berencana menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di ibu kota per 1 Januari 2015. Menurut Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, langkah ini perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

"Intinya ide Pak Ahok itu harus dikonsolidasikan dulu ke pemerintah pusat. Tentunya untuk itu harus ada dan di backup payung hukum oleh pemerintah pusat," kata Askolani saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/08/2014).

Oleh karena itu, lanjut Askolani, rencana Ahok tersebut tidak bisa langsung diterapkan. "Ini tidak langsung implementatif. Harus ke pemerintah pusat dulu, disepakati payung hukumnya bagaimana, baru bisa diimplementasikan," tuturnya.

Rencana penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta, tambah Askolani, juga belum pernah didiskusikan dengan pemerintah pusat. "Tampaknya itu belum pernah didiskusikan langsung. Jadi mungkin nunggu dulu deh," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok menyatakan sudah menyiapkan rencana kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. "Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” tegas Ahok, Jumat (8/8/2014).

Ini bukan kali pertama Ahok ini menggulirkan rencana yang sama. Akhir tahun lalu, tepatnya pertengahan Desember, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, dia menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup. Tinggal cabut," kata Ahok kala itu.

Ahok menilai, konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta paling besar dibandingkan dengan daerah lain. "Paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop," tegasnya.

(wij/hds)