Ahok Ingin Hapus BBM Bersubsidi, Pejabat Kemenkeu: Banyak Manfaatnya

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berencana menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di ibu kota per 1 Januari 2015. Menurut Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, langkah ini perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

Namun, Askolani menilai kebijakan mengurangi subsidi BBM memang perlu ditempuh. "Soal bagus itu relatif. Tapi begini, menghemat konsumsi BBM sangat banyak manfaatnya ke negara kita," kata Askolani saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/08/2014).

Tahun ini, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun. "Kalau itu misalnya kita gunakan sebagian untuk belanja modal, yang sekarang belanja modal hanya Rp 170-an triliun, maka itu manfaatnya adalah pembangunan kita akan bisa lebih cepat. Pengangguran dan kemiskinan kita lebih turun," tutur Askolani.

Selain itu, lanjut Askolani, konsumsi BBM yang turun akan mampu mengurangi impor. "Kalau impor BBM bisa kita kurangi, maka akan membantu penghematan di balance of payment (neraca pembayaran)," ujarnya.

Jika subsidi BBM bisa lebih dikendalikan, tambah Askolani, maka akan memudahkan pemerintah dalam mengelola anggaran negara. "Risiko kurs yang tidak perlu bisa kita kurangi. Ini sangat baik untuk pembangunan kita ke depan. Untuk 5-10 tahun ke depan, kuncinya adalah BBM," jelasnya.

Sebelumnya, Ahok menyatakan sudah menyiapkan rencana kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. "Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” tegas Ahok, Jumat (8/8/2014).

Ini bukan kali pertama Ahok ini menggulirkan rencana yang sama. Akhir tahun lalu, tepatnya pertengahan Desember, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, dia menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup. Tinggal cabut," kata Ahok kala itu.

Ahok menilai, konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta paling besar dibandingkan dengan daerah lain. "Paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop," tegasnya.

(hds/ang)