Tersisa 2 Bulan, Pemerintahan SBY Tak Akan Naikkan Harga BBM

Manado - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan terealisasi di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan strategis tersebut akan dilimpahkan kepada pemerintahan yang baru.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai rapat koordinasi di kantor perwakilan Bank Indonesia (BI), Sulawesi Utara, Manado, Senin (11/8/2014).

"Saya rasa tidak di pemerintahan ini, tapi disolusikan untuk pemerintahan yang akan datang. Kita akan sampaikan sebagai memori di akhir jabatan," kata Armida.

Alasannya, posisi pemerintahan sekarang hanya tersisa sekitar dua bulan. Sementara Presiden dan Wakil Presiden definitif baru akan diumumkan pada 22 Agustus 2014, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menanggapi gugatan atas proses pemilihan presiden.

Menurut Armida, waktu tersebut tidak cukup bila harus menempuh pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kalau dari sisi waktu tidak cukup untuk diambil kebijakan," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini telah menyiapkan bentuk reformasi BBM subsidi secara matang. Tidak hanya BBM, bahkan menurut Armida juga disiapkan rencana reformasi sektor energi secara keseluruhan.

"Kalau subsidi energi itu sudah menjadi catatan. Kemenkeu dan pemerintah telah melakukan pembahasan dan persiapan. Tetapi lebih jauh ini untuk pemerintahan yang akan datang," tukas Armida.

(mkl/dnl)