"Divestasi saham yang sudah dilakukan Freeport Indonesia sudah mencapai 9,6%, pemerintah meminta kita divestasi hingga 30%. Kita bersedia, jadi akan ada tambahan 20,4% saham lagi yang akan kita lepas secara bertahap," kata Direktur Utama Freeport Indonesia Roziq B. Soetjipto, ditemui di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Rozik mengatakan, 20,4% saham tersebut akan ditawarkan pertama kali kepada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah. Bila tidak diambil oleh pemerintah, maka akan ditawarkan ke pihak swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pihaknya tidak ingin penyerapan saham Freeport ke Pemda didanai pihak swasta, atau dikuasai oleh segelintir elit pejabat di Papua.
"Untuk itu, kita akan membantu Pemda untuk membeli saham Freeport. Salah satunya dengan pembayaran melalui pemotongan dana dividen bagi Pemda, salah satu opsi bisa ke situ. Karena harga saham Freeport nantinya tergantung market value serta investasi yang dikeluarkan Freeport khususnya tambang bawah tanah yang diperkirakan akan mencapai US$ 18 miliar sampai 2041," jelasnya.
Namun, jika pemerintah pusat dan Pemda tidak dapat menyerap saham divestasi Freeport, pihaknya lebih setuju bila Freeport melantai di bursa saham, lewat mekanisme initial public offering (IPO).
"Saya sih lebih setuju di IPO-kan, karena lebih transparan, karena jika ke Pusat atau Pemda yang dipikirkan dananya dari mana?" ujarnya.
Tapi bila IPO ternyata dibeli oleh asing atau oleh Freeport sendiri bagaimana? "Itu bisa terjadi, saya tidak tahu kok sistem kita bisa seperti itu," tutupnya.
(rrd/dnl)











































