Tak Hanya Menaikkan Harga BBM, Sektor Migas RI Butuh Perbaikan Menyeluruh

Jakarta - Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung pemerintah terus membengkak. Kondisi ini dipicu melonjaknya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintahan 2014-2019 dinilai masih akan mengalami masalah pembengkakan anggaran subsidi BBM. Oleh karena itu, kenaikan harga akan sulit terhindarkan.

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menilai menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah untuk mengurangi pembengkakan anggaran. Namun kebijakan itu saja tidak cukup, dibutuhkan hal lain agar pembenahan sektor migas di Indonesia lebih menyeluruh.

Pertama adalah pemberian porsi lebih besar terhadap perusahaan migas nasional seperti PT Pertamina (Persero) dalam aktivitas eksplorasi migas.

"Selama ini mayoritas dikuasai asing, Pertamina hanya 20%. Itu sudah berlangsung puluhan tahun," kata Erani saat acara halal bihalal di kantor Indef, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Langkah kedua adalah memberantas praktik mafia migas. Pemerintah juga harus menata kembala tata niaga migas. Meski impor, pemerintah diminta membeli langsung dari negara penghasil melalui skema government to government.

Meski menyetujui kenaikan harga BBM subsidi, namun Erani menilai subsidi tetap diperlukan. Ia tidak sependapat jika harga BBM dilepas sesuai mekanisme pasar.

"Mengenai subsidi, amanat di UU Migas menyebutkan harga minyak tidak boleh dilepas ke mekanisme pasar. Kecuali amanat itu dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi)," tuturnya.

Erani juga angkat suara terkait rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghapus penjualan BBM subsidi di ibu kota mulai 1 Januari 2015. Skema tersebut bisa saja dilakukan untuk menekan lonjakan subsidi, namun tetap melakukan berbagai langkah di atas.

"Sama saja. Selama itu tidak nggak diimbangi yang lain maka nggak adil. Yang paling cepat mafia impor diselesaikan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani memandang perlu adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak terus terbebani. Ia menyebut sebaiknya penyesuaian harga segera dilakukan beberapa bulan setelah presiden baru dilantik.

"Pemerintah baru harus naikkan BBM dan beri subsidi langsung ke orang," tegasnya.

Subsidi bisa diberikan ke masyarakat secara langsung seperti untuk transportasi publik hingga subsidi pertanian. "Bisa menjadi asuransi pertanian. Angkutan umum dengan peremajaan atau dengan insentif pajak kendaraan," katanya.

(feb/hds)