Ia beralasan pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengambil kebijakan mencabut atau membatasi BBM subsidi. Kewenangan soal subsidi BBM ada di pemerintah pusat.
"Masalah subsidi BBM itu bukan pemerintah daerah, itu nasional," kata Syahrul ditemui di Makassar, Selasa (12/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita di sini belum perlu bicarakan itu. Tidak ada arah ke sana. Akselerasi ekonomi di sini bagus," tambahnya.
Namun Syahrul setuju subsidi BBM setiap tahun terlalu besar. Menurutnya perlu ada keseimbangan antara subsidi BBM dengan subsidi pangan untuk kesejahteraan rakyat.
"Yang paling penting anggaran yang dibakar Rp 240 triliun itu dibandingkan dengan anggaran untuk makan melalui pangan harus ada keseimbangan. Kalau misalnya pangan harus ditambah Rp 1 triliun untuk 1 provinsi lebih baik daripada ditambah subsidi," katanya.
Sebelumnya, Ahok berencana menghilangkan BBM subsidi di Jakarta mulai 1 Januari 2015 nanti. Ini bukan kali pertama wagub yang akrab disapa Ahok ini menggulirkan rencana yang sama.
Akhir tahun lalu, tepatnya di pertengahan Desember 2013, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, Ahok menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok waktu itu.
(zul/hen)











































