Cara-cara Ini Bisa Dilakukan Agar RI Tidak Terancam Krisis Listrik

Jakarta - Kurangnya penyediaan listrik masih menjadi masalah klasik yang harus segera dibenahi oleh pemerintah. Jika tidak, maka ancaman krisis listrik ada di depan mata.

Pada 2016 saja, pulau Jawa dihantui ancaman krisis listrik karena sejumlah proyek pembangkit listrik terhambat. Apa yang harus dilakukan pemerintah mendatang untuk menyelesaikan masalah listrik di dalam negeri?

"Sebenarnya empat tahun ke depan kita harus banyak bangun pembangkit listrik," kata Dirjen Energi Baru, Terbaharukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Rida Mulyana saat berdiskusi dengan media di Gedung EBTKE Cikini, Jakarta, Jumat (15/08/2014).

Selain pembangkit listrik tenaga uap dan diesel, pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan juga perlu dilakukan. Misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal).

"Sambil dorong dan percepat yang kecil-kecil seperti geothermal karena dibangun cukup singkat 18 bulan," imbuhnya.

Untuk geothermal, pemerintah dan investor sedang menyelesaikan pembangunan PLTP Sarulla di Sumatera Utara. Ditargetkan pembangunan proyek PLTP berkapasitas 330 megawatt ini rampung sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir.

Selain PLTP, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga perlu dilakukan. Di samping juga pemerintah mendatang juga bisa membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga biomassa berbasis sawit.

"Krisis listrik dapat dihindari dengan menggenjot pembangunan PLTA. Pokoknya kita bangun PLTA kecil dan waduk yang nganggur kita pakai untuk menggerakkan turbin. Kemudian banyak pabrik kelapa sawit khususnya di Sumatera Utara itu harus bangun banyak pembangkit listrik tenaga biomassa," paparnya.

Untuk PLTA, rencananya pemerintah akan membangun PLTA di tiga waduk milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jawa Timur seperti Karangkates, Kesamben, dan Lodoyo.

Akan tetapi, upaya ini harus didukung dengan proses perizinan yang mudah. Jika tidak, maka investor sulit membangun proyek-proyek tersebut.

"Ini juga menjadi tugass pemerintah pusat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bisa nanti modelnya IPP yang jangka panjang atau long term. Termasuk keterlibatannya bupati juga sangat penting," jelasnya.

(wij/hds)