.webp)
Dalam RAPBN 2015, subsidi bahan bakar minyak (BBM) direncanakan sebesar Rp 291,1 triliun. Meningkat 18,1% dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 246,5 triliun.
Jika harga BBM subsidi tak naik, maka kemungkinan kuotanya akan membengkak dan membuat bolong APBN tahun depan. Hal ini langsung menuai komentar dari berbagai pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Keuangan Chatib Basri
|
|
"Agak susah. Kalau pemerintahan yang baru tidak setuju bagaimana? Nanti saya disalahkan sudah buat kenaikan harga BBM. Lebih baik itu dibahas di APBN-P," paparnya usai upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Chatib mengakui ada kemungkinan opsi kenaikan harga BBM dibahas bersama anggota DPR. Namun tetap tidak bisa diwakilkan oleh pemerintahan yang sekarang.
"Dimungkinkan saja membahas kenaikan harga BBM. Tapi masak saya kemudian bicara atas nama pemerintahan baru?" ujarnya.
Menteri ESDM Jero Wacik
|
|
RAPBN 2015 menyediakan kuota BBM bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter. Meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar 46 juta kiloliter.
"Nanti harus ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sudah dibuat kelonggarannya agar pemerintahan baru punya kebebasan untuk mengatur, kita tidak atur semua sekarang. Harus dibuka ruang," papar Jero.
Meski subsidi BBM naik, subsidi listrik justru turun dari Rp 103,8 triliun menjadi Rp 72,4 triliun. Menurut Jero, hal ini tidak lepas dari kenaikan tarif listrik yang diberlakukan pemerintah tahun ini.
"Subsidi listrik turun sejak kita naikkan tarif. Memang rakyat kita secara psikologis kalau harga BBM atau listrik agar mahal, pribadi-pribadi itu akan menghemat," tuturnya.
Presiden Terpilih Joko Widodo
|
|
Hal tersebut dikemukakan Jokowi kala ditemui di komplek Istana Negara, Minggu (17/8/2014). "Subsidi terlalu besar, banyak tempat yang bisa diefisienkan," katanya.
Dalam RAPBN 2014, subsidi bahan bakar minyak direncanakan sebesar Rp 291,1 triliun. Meningkat 18,1% dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 246,5 triliun.
Jokowi mencontohkan perlu ada pengalihan sumber energi dari BBM ke batu bara atau gas. "BBM diganti dengan batu bara atau gas. Itu bisa mengefisienkan Rp 60-70 triliun," tuturnya.
Subsidi BBM yang besar, lanjut Jokowi, menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi terbatas untuk menjalankan program-program yang lebih produktif. "Efisiensi itu yang harus dikerjakan sehingga ada ruang fiskal yang lebih besar, lebih luas," ujarnya.
Jokowi berharap nantinya anggaran untuk pembangunan bisa ditingkatkan. "Anggaran pembangunan sangat kecil. Diharapkan makin besar, bukan biaya-biaya rutin," tegasnya.
Tim Transisi Pemerintahan Baru
|
|
Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
"Ini menunjukkan jebakan politik populis. Bagaimana sejak 2008 hanya karena kekhawatiran untuk tidak populer, kemudian upaya-upaya fundamental untuk memperbaiki sistem distibusi, sistim produksi, dalam sektor perminyakan tidak dilakukan. Akibatnya APBN menjerat dirinya sendiri dengan beban subsidi yang besar," paparnya.
Jokowi-JK, lanjut Hasto, punya komitmen untuk menyehatkan APBN. Subsidi tetap ada, tetapi lebih menyasar mereka yang membutuhkan yaitu kelompok masyarakat miskin.
"Yang dilakukan Pak Jokowi akan berbeda. Arah kebijakannya adalah untuk membuat postur anggaran yang lebih sehat dengan mengurangi subsidi BBM dan memindahkan secara langsung kepada rakyat melalui pendekatan-pendekatan peningkatan produksi dalam skala prioritas," jelasnya.
Halaman 2 dari 5
