Menerka Alasan di Balik Mundurnya Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengundurkan diri dari jabatannya per 1 Oktober 2014. Apa kira-kira alasan Karen ingin keluar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas) tersebut?

Karen sudah mennyampaikan rencana pengunduran dirinya ke Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurut Dahlan, alasan pengunduran diri wanita lulusan ITB itu karena ingin mengurus keluarga dan menjadi pengajar di Universitas Harvard.
 
Meski begitu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus Pengamat BUMN Said Didu mengatakan, selama ini petinggi Pertamina banyak mendapat tekanan. Selain itu ada benturan antara nilai-nilai profesionalisme dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk Pertamina.

"Saya yakin Bu Karen menghayati betul pertentangan dua hal tersebut karena rawan terhadap masalah hukum di kemudian hari," kata Said ketika dihubungi detikFinance, Senin (18/8/2014).

Tiga tekanan yang ada di tubuh Pertamina atas ketidaktegasan pemerintah, menurut Said, ada tiga hal yaitu soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi, elpiji, dan ladang migas di Indonesia.

"Pertama tentang kebijakan BBM subsidi yang selalu berubah-ubah, termasuk rencana pembatasan mulai dari RFID (Radio-frequency identification) sampai pelarangan di SPBU. Ini kebijakannya kan macam-macam dan selalu berubah-ubah dari Kementerian ESDM," jelasnya.

Kedua, tambah Said, tentang harga jual elpiji 12 kg. Dalam undang-undang korporasi, Pertamina dilarang menjual eljipi 12 kg di bawah harga keekonomian karena tidak diberi subsidi. Pertamina juga bisa kehilangan potensi laba jika terus menjual rugi elpiji 12 kg.

"Ini sudah jelas sekali bahwa melanggar hukum kalau (harga elpiji 12 kg) tidak dinaikkan. Tapi dipaksa jual murah terus oleh pemerintah," ujarnya.

Sementara yang ketiga, adalah ketidaktegasan pemerintah untuk memberikan Pertamina prioritas dalam menggarap ladang minyak dan gas yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Intinya Bu Karen tidak kuat menjadi bemper pemerintah. Kebijakan pemerintah ini mengutamakan kebijakan populis sementara risiko hukumnya akan ke Pertamina," ujar Said.

(ang/dnl)