Proyek Migas Laut Dalam Chevron Rp 260 Triliun Terancam Gagal

Proyek Migas Laut Dalam Chevron Rp 260 Triliun Terancam Gagal

- detikFinance
Selasa, 19 Agu 2014 12:03 WIB
Proyek Migas Laut Dalam Chevron Rp 260 Triliun Terancam Gagal
Reuters
Jakarta - Rencana proyek pengeboran gas bumi di laut dalam Selat Makassar, Sulawesi Selatan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan nama proyek Indonesia Deepwater Development (Chevron IDD) senilai Rp 260 triliun terancam gagal.

Deputi Pengendalian Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Aussie B. Gautama mengatakan, proyek Chevron IDD dengan nilai Rp 260 triliun bisa menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan, karena hingga sampai saat ini, proyek tersebut tertunda.

"Masih delay kan sampai sekarang. Sekarang ini proyek itu keekonomiannya ngepas, makin lama delay harga naik terus biaya investasi membengkak, sampai pada satu poin tidak akan ekonomis lagi, itu proyek nilainya Rp 260 triliun," kata Aussie di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, tertundanya proyek tersebut hingga sampai saat ini, karena para pejabat di Indonesia takut dalam mengambil keputusan.

Selain nilai proyek ini sangat besar yang berkaitan dengan besaran cost recovery yang harus dibayar negara.

"Proyeknya sekarang terhenti, karena orang nggak berani ambil keputusan, di ESDM nggak berani di Keuangan enggak berani, di sini kami menunggu keputusan ESDM dan itu (kementerian keuangan)," ujarnya.

Aussie mengungkapkan, proyek IDD tersebut sudah ada sejak 2008 dan hingga 2013 proyeknya belum juga jalan.

"Sementara budgetnya dari 2008 sebesar US$ 6,9 miliar pada 2013 naik menjadi US$ 12 miliar, atau sudah naik 100%, atau 20% per tahun. Kalau ini delay 2 tahun lagi budgetnya naik 40%, itu sudah tidak ekonomis lagi, pergi dia, dan itu jadi opportunity loss bagi negara," ungkapnya.

Menurutnya hal ini harus menjadi sesuatu yang dicermati pemerintah. Jangan sampai ada pengambilan keputusan yang dilakukan pejabat negara yang ujungnya ada kriminalisasi.

"Pejabatnya dikriminalisasikan, takut, nggak ada yang mau lagi jadi penyelenggara negara, kalau pun ada mereka nggak kerja main tunjuk-tunjuk aja," tutupnya.

(rrd/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads