JK: Pemerintah Harus Menaikkan Harga BBM Dalam Waktu Singkat

JK: Pemerintah Harus Menaikkan Harga BBM Dalam Waktu Singkat

- detikFinance
Senin, 25 Agu 2014 14:55 WIB
JK: Pemerintah Harus Menaikkan Harga BBM Dalam Waktu Singkat
Jakarta - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menilai masyarakat Indonesia selama ini selalu dimanja oleh BBM bersubsidi yang harganya murah. Masyarakat cenderung boros saat menggunakan BBM subsidi, sehingga harganya harus dinaikkan.

Belakangan ini beberapa SPBU di berbagai daerah terjadi antrean kendaraan untuk mengisi BBM subsidi. Antrean ini imbas dari kepanikan warga sebagai dampak dari pemangkasan kuota harian BBM subsidi untuk SPBU.

"Kelangkaan BBM itu risiko akibat terlalu besar subsidi kemudian orang yang menghamburkan dan boros," ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut JK, anggaran subsidi BBM terbatas sehingga dibutuhkan tindakan yang drastis. "Perlu dilakukan pemindahan subsidi," JK.

JK mewacanakan menaikkan harga BBM subsidi agar merangsang dengan cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, jumlah penghematan negara atas kenaikan harga BBM dapat segera dialihkan ke pos-pos produktif seperti pertanian, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.

"Dengan begitu juga konsumsi atas penggunaan BBM juga turun," kata JK.

Dengan kenaikan harga BBM maka pemerintah melakukan penghematan anggaran sebesar 20%-25%.

"Pemerintah harus menaikkan BBM dalam waktu singkat agar tidak lagi semua anggaran pembangunan habis dipotong demi subsidi," tambahnya.

Salah satu tujuan pemerintahan Jokowi JK adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7%. JK mengatakan jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7% dalam sepuluh tahun maka income perkapita masyarakat Indonesia akan meningkat.

"Pertumbuhan ekonomi Malaysia 6% sekarang, kalau kita bisa 7% dalam sepuluh tahun maka kita bisa lewati Malaysia," ucapnya.

Sebagai wakil presiden terpilih, dirinya harus bisa mengambil kebijakan yang tidak populer untuk kemajuan bangsa.

(fiq/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads