BBM Bersubsidi Langka di Sejumlah Daerah, Ini Kata Kepala BPH Migas

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai ada kesalahan strategi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Akibatnya, terjadi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di sejumlah wilayah.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengakui memang pemerintah mengurangi jatah atau kuota konsumsi BBM bersubsidi tahun ini dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Namun jika penyalurannya tepat, dia menyebutkan sebetulnya tidak perlu sampai ada antrean.

"Itu yang saya bingung kenapa ada antrean. Berati ada penyaluran yang tidak seimbang," kata Andy di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Kesalahan ini, menurut Andy, karena kuota yang disalurkan hanya dibagi berdasarkan SPBU. Padahal seharusnya jumlah konsumen juga diperhitungkan seperti daerah dengan konsumsi tinggi, kuota BBM habis lebih cepat.

"Dalam penyaluran ini ada kuota harian dan mingguan. Jangan di outlet, tapi diukur dari si penerima," tuturnya.

Sementara itu, Jusuf Kalla, wakil presiden terpilih, menyatakan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah merupakan dampak dari sifat boros masyarakat sendiri. Konsumsi BBM boros karena harga murah akibat diberi subsidi ratusan triliun rupiah per tahun.

"Kelangkaan BBM itu risiko akibat terlalu besar subsidi. Kemudian orang yang menghamburkan dan boros," tegas JK.

JK mewacanakan menaikkan harga BBM agar ada penghematan anggaran untuk belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. "Selain itu, konsumsi penggunaan BBM juga turun," ujarnya.

(mkl/hds)