Tim Transisi Jokowi-JK Masih Kaji Hitungan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Jakarta - Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK masih mengkaji opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kajian juga meliputi soal besaran kenaikan harganya.

"Ya memang kajian-kajiannya dilakukan, tapi keputusan belum diambil begitupun juga kewenangan secara penuh oleh presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (25/8/2014)

Hasto mengatakan, selain pembahasan opsi soal subsidi BBM, kantor transisi juga menyiapkan program-program terkait janji kampanye Jokowi-JK yang harus dipercepat.

"Implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, termasuk juga bagaimana program-program perumahan rakyat yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, pembedahan kampung-kampung deret sebagainya itu akan dijalankan dan ruang fiskal itu akan tersedia," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Staf Tim Kantor Transisi Rini Soemarno menambahkan timnya belum bisa memberikan rincian soal opsi kenaikan harga BBM termasuk soal besaran kenaikannya.

"Kita belum bisa memberikan secara detil hitungan-hitungannya karena masih ada opsi-opsi yang tentunya yang akan menjadi keputusan Bapak Jokowi dan JK," katanya.

Rini juga mengatakan, belum bisa memastikan soal angka ideal subsidi BBM. Tahun ini dari volume BBM subsidi 46 juta kilo liter, anggarannya Rp 246,5 triliun.

"Jadi kalau tambah (naik) Rp 1.000 jadi kenanya berapa. Pada dasarnya opsi-opsinya belum bisa kita sampaikan kepada publik," katanya

Ia mengatakan, semua opsi-opsi tersebut terus dikomunikasikan dengan Jokowi-JK. "Jadi beliau masih melihat kapan dan bagaimana efeknya seperti apa," katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla, ingin harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi segera dinaikkan oleh pemerintahan saat ini. Namun jika tidak, maka pemerintahan baru berencana menaikkan harga pada November tahun ini.

"Tergantung pemerintahan sekarang ini. Kalau mereka naikkan (harga BBM), tidak perlu kami naikkan nanti November," ungkap JK, sapaan Jusuf Kalla, di kediamannya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (25/8/2014).

JK berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM bersubsidi. "Pemerintahan baru kan dilantik 20 Oktober. Berarti kalau November tak ada lagi bensin di jual, kami yang salah. Harus dari sekarang naikkan," katanya.

(hen/rrd)