.webp)
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, langkah pemangkasan BBM subsidi (kitir) terpaksa dilakukan, jika tidak maka jatah BBM subsidi tidak akan cukup sampai Tanggal 30 Desember 2014.
"Kita terpaksa mengkitir (membatasi pasokan) BBM subsidi, ini jika tidak dikontrol pasokannya ke SPBU maka BBM subsidi tahun ini tidak cukup sampai 30 Desember," ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dihubungi detikFinance, kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi tersebut menjadi perhatian sejumlah pejabat di negeri ini, siapa saja:
Menteri ESDM Jero Wacik
|
|
"Untuk tambah nafas agar cukup sampai Desember. Saya minta BPH Migas, tolong lakukan pengendalian," ungkap Jero di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/8/2014)
Ini merupakan langkah efektif dan efisien dari sekian banyak opsi yang telah dibahas. Jero optimistis kuota dapat terjaga dan anggaran BBM subsidi juga tidak melonjak dari alokasi APBN-P 2014.
"Makanya caranya adalah ketatkan BBM subsidi ini. Premium dan solar subsidi. Karena kalau hitungan normal, 46 juta kalau nggak ngapa-ngapain itu nggakk cukup sampai Desember," paparnya.
Jero ingin pengetatan konsumsi BBM subsidi tidak merugikan rakyat kelas menengah ke bawah, seperti nelayan, petani dan lainnya.
"Arahnya saya jangan nelayan miskin. Bus dan truk rakyat jangan kena. Tapi orang yang pakai mobil mewah harus kena," sebut Jero.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng
|
|
Andy mengungkapkan, pihaknya maupun Kementerian ESDM tidak mengetahui adanya pemangkasan jatah BBM subsidi per SPBU.
"Pemangkasan bukan dari surat edaran dari BPH Migas, harusnya Pertamina melaporkan hal ini ke BPH Migas terkait pemotongan jatah SPBU ini," ungkapnya.
Andy menegaskan, pemangkasan jatah BBM subsidi SPBU yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU merupakan inisiatif PT Pertamina (Persero).
"Itu inisiatif dari Pertamina sendiri, Pertamina harusnya menjelaskan ke masyarakat dengan baik masalah strategi kitir (pemangkasan) ini, dan harusnya sebelum melakukan itu berkoordinasi dulu dengan BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM," tutupnya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya
|
|
Hanung mengatakan yang dilakukan pihaknya adalah memotong alokasi harian di setiap SPBU, misalnya BBM premium dipangkas 5%. Ia mengilustrasikan jika jatah volume premium 20.000 liter di sebuah SPBU, maka yang dipangkas hanya 1.000 liter per hari.
"Besoknya akan kita suplai lagi," katanya.
Ia menambahkan dari pemangkasan 1000 liter BBM subsidi, digantikan dengan BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertadex, solar, atau premium non subsidi.
"Karena terjadi panic buying yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Kalau premium sore akan habis besok akan ada lagi kok, silakan beli besok," seru Hanung.
Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla
|
|
"Kelangkaan BBM itu risiko akibat terlalu besar subsidi kemudian orang yang menghamburkan dan boros," ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2014).
Menurut JK, anggaran subsidi BBM terbatas sehingga dibutuhkan tindakan yang drastis. "Perlu dilakukan pemindahan subsidi," JK.
JK mewacanakan menaikkan harga BBM subsidi agar merangsang dengan cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, jumlah penghematan negara atas kenaikan harga BBM dapat segera dialihkan ke pos-pos produktif seperti pertanian, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.
"Dengan begitu juga konsumsi atas penggunaan BBM juga turun," kata JK.
Dengan kenaikan harga BBM maka pemerintah melakukan penghematan anggaran sebesar 20%-25%.
"Pemerintah harus menaikkan BBM dalam waktu singkat agar tidak lagi semua anggaran pembangunan habis dipotong demi subsidi," tambahnya.
Salah satu tujuan pemerintahan Jokowi JK adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7%. JK mengatakan jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7% dalam sepuluh tahun maka income perkapita masyarakat Indonesia akan meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi Malaysia 6% sekarang, kalau kita bisa 7% dalam sepuluh tahun maka kita bisa lewati Malaysia," ucapnya.
Sebagai wakil presiden terpilih, dirinya harus bisa mengambil kebijakan yang tidak populer untuk kemajuan bangsa.
Halaman 2 dari 5
