Jatah BBM Dipangkas, Ini Dampaknya Buat Transportasi Publik

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menetapkan pemangkasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk setiap tempat pengisian. Langkah ini dinilai tidak efektif mengurangi konsumsi BBM dan justru mematikan transportasi publik.

Hal tersebut dikemukakan pengamat transportasi Darmaningtyas di Warung Daun Cikini, Jakarta, Selasa (26/8/2014). "Kalau kebijakan pembatasan distribusi terus dilakukan, lama-lama angkutan umum akan mati dan masyarakat akan repot," tegasnya.

Pengusaha angkutan umum, lanjut Darmaningtyas, akan mengalami kenaikan biaya operasional karena armada mereka harus mengantre lama untuk mengisi BBM sehingga tidak bisa mengangkut penumpang.

"Belum lagi kalau misalnya transportasi di Jakarta Pusat harus mencari BBM di Jakarta Selatan. Kena macet dan membuang bensin," katanya.

Kebijakan pengurangan kuota BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, tambah Darmaningtyas, tidak efektif dan malah kontraproduktif. "Kebijakan pembatasan ini tidak cerdas. Lebih baik menaikkan harga Premium," tuturnya.

Kenaikan harga BBM, menurut Darmaningtyas, memang sudah sulit terhindarkan. Kebijakan ini mampu membuat masyarakat menghemat konsumsi BBM sehingga tidak akan ada lagi antrean panjang di SPBU.

"Solar untuk angkot dan nelayan, itu yang disubidi. Untuk person yang dimahalkan, itu juga dapat mendidik agar orang hemat BBM. Kalau menaikkan harga BBM, otomatis orang berhemat," sebutnya.

(hds/hen)