Dijamin Pemerintah, Jadi Alasan Pertamina Normalkan Pasokan BBM Subsidi

Jakarta - PT Pertamina (Persero) punya alasan untuk kembali menormalkan pasokan BBM subsidi ke SPBU di seluruh Indonesia, pasca kebijakan pemangkasan kuota harian. Hal ini setelah ada jaminan dari pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT).

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan saat ia sedang dinas di Dili (Timor Leste), dirinya dipanggil oleh CT, yang juga ada di Dili.

"Hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 jam setengah 6 malam, Pak Chairul Tanjung menginstruksikan, dan mengarahkan kepada Pertamina untuk tidak lagi melakukan pengendalian atau pemotongan kuota," kata Hanung saat konferensi pers, di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (27/8/2014).

Mendapat instruksi tersebut, Hanung menyampaikan bahwa jika BBM subsidi tidak dikendalikan maka jatah BBM subsidi 2014 akan jebol. Di sisi lain, Pertamina mendapat penegasan dari menteri keuangan melalui suratnya, soal Pertamina hanya boleh menyalurkan BBM subsidi sesuai pagu anggaran tak boleh lebih dari 46 juta KL.

Pada kesempatan itu, Hanung menceritakan jika kuota BBM subsidi jebol maka akan menjadi risiko Pertamina.

"Lalu Pak Chairul Tanjung menjawab, urusan itu, urusan kelebihan itu tanggung jawab pemerintah, bukan di Pertamina, risiko tak ada di Pertamina," tegas Hanung menirukan ucapan CT.

Menurut Hanung, perintah lisan tersebut cukup sebagai dasar bagi Pertamina untuk menggelontorkan pasokan BBM subsidi alias tak lagi melakukan pemangkasan kuota BBM subsidi ke SPBU-SPBU mulai 26 Agustus 2014, Selasa malam.

"Atas dasar arahan dari pemerintah melalui menko perekonomian, Pertamina akan membuat surat ke kementerian keuangan, akan menyalurkan BBM subsidi sesuai permintaan masyarakat, apabila lebih maka akan ditanggung pemerintah," katanya.

Hanung mengatakan meski tak lagi melakukan pemangkasan kuota harian di SPBU untuk menjaga kuota BBM subsidi 46 juta KL tetap cukup sampai akhir 2014, pihak Pertamina tetap diminta untuk mendistribusikan BBM subsidi secara terukur.

Secara terpisah Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan sikap pemerintah tersebut berdasarkan keputusan rapat antara Pertamina dengan Wapres Boediono.

"Keputusan tersebut merupakan hasil rapat antara Wakil Presiden dan Pertamina kemarin," ungkap Suhartoko.

(rrd/hen)