BI Usul Harga BBM Naik di Masa Pemerintahan SBY

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dilakukan secara bertahap. Opsi bertahap tersebut bisa dilakukan di pemerintahan saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menilai, pemerintah saat ini sudah seharusnya menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM. Pilihan ini sebagai salah satu solusi menekan beban anggaran negara yang terus membengkak.

"Ya saya rasa pemerintah sekarang dan pemerintah baru, dua-duanya harus memberikan solusi pada harga BBM subsidi," jelas dia saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Dia menuturkan, pemerintah hanya perlu menjelaskan dengan baik dan transparan terkait rencana kenaikan BBM ini. Dengan begitu, masyarakat akan dapat memahami dengan baik.

"Sebaiknya dilakukan, pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau bagi BI, kita ada problem tentunya kalau pemerintah menjelaskan dengan baik, transparan, saya rasa masyarakat bisa menerima," terangnya.

Tak hanya itu, Mirza menyebutkan, penerapan kebijakan BBM juga perlu ditunjang dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Ini bisa meredam gejolak di masyarakat.

"Apalagi kalau ada dana kompensasi ya kan. Itu bisa diterima dan mungkin pemerintah baru bisa meneruskan dengan program 2-3 tahun bagaimana mengatasi masalah subsidi BBM, ini karena kita harus ada solusi, jangan kalau cuma 1 kali dinaikkan tapi masih ada subsidi BBM yang besar nanti tahun depan muncul lagi problem itu," kata Mirza.

(drk/ang)