.webp)
Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM subsidi saat ini, namun tak bisa dipenuhi oleh Presiden SBY. Pihak pemerintah, melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan konteks permasalahannya.
Djoko memberikan penjelasan lengkap tentang jawaban SBY atas pertanyaan Jokowi tentang kenaikan harga BBM terkait pertemuan antara Presiden SBY dan Jokowi tadi malam.
"Presiden memberikan penjelasan atas pertanyaan Pak Jokowi, bahwa tahun lalu Presiden SBY sudah menaikkan harga BBM. Tahun ini ada kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) bertahap. Kemudian Elpiji 12 kg juga akan naik. Kasihan rakyat kalau harga BBM juga dinaikkan," jelas Djoko dalam pesan singkatnya ke media, Kamis (28/8/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa dilakukan ketika ada perubahan yang sangat mendasar terhadap asumsi makro ekonomi dalam APBN, misalnya harga minyak dunia naik drastis, namun justru kini kecenderungannya turun.
"Jadi tidak tepat apabila kebijakan kenaikan BBM itu diambil, sementara itu TDL sudah naik dan Elpiji 12 kg juga naik maka yang paling menderita adalah rakyat banyak," katanya.
Djoko mengatakan pemerintahan Jokowi nantinya masih punya ruang dan kewenangan untuk menaikkan harga BBM dan fiskal.
"Penjelasan itu pun setelah diminta Pendapat Presiden SBY oleh Jokowi tentang kenaikan harga BBM. Jadi bukan Jokowi minta Presiden SBY menaikkan harga BBM," kata Djoko.
Seperti diketahui semalam Presiden SBY dan Jokowi melakukan pertemuan 4 mata di Nusa Dua Bali. Pasca pertemuan, kedua belah pihak tak merinci apa saja yang dibahas. Namun secara garis besar, mereka berdua membahas soal APBN-P 2014 dan RAPBN 2015.
Hari ini Jokowi menceritakan hasil pertemuannya dengan Presiden SBY di Nusa Dua Bali.
"Jadi tadi malam memang secara khusus saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).
(hen/rrd)
