.webp)
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) sempat memotong jatah pasokan BBM subsidi tiap SPBU terutama di wilayah Indonesia Barat sebanyak 5%-20% sejak 18-26 Agustus. Langkah tersebut bertujuan agar jatah BBM subsidi 46 juta kilo liter (KL) cukup sampai 31 Desember 2014, tetapi langkah tersebut berdampak antrean panjang kendaraan di SPBU karena masyarakat punic buying.
Akibat gejolak di masyarakat tersebut, pemerintah melakukan rapat di Kantor Wakil Presiden. Hasil rapatnya mulai Selasa 26 Agustus 2014 malam Pertamina diperintahkan untuk menghentikan pemotongan jatah pasokan ke SPBU, dan menyalurkan BBM subsidi secara terukur untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibat makin ruetnya masalah BBM subsidi ini, orang-orang ini mendesak Presiden SBY segera menaikan harga BBM subsidi, seperti dirangkum detikFinance, Jumat (29/8/2014).
Vice President PT Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere
|
|
Menurut Jonckheere, pelemahan rupiah serta defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan merupakan salah satu faktor risiko yang belum hilang dari Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia akan rapuh jika situasi seperti ini masih terjadi.
"Pelaku pasar sambut positif rencana pemerintah kurangi current account deficit. Ini untuk kebaikan bersama, jangan pikir dompet sendiri," tegas Jonckheere dalam diskusi bertajuk 'Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK' di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Pusat.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
|
|
"Hemat saya, lebih baik setelah berakhirnya periode Pak SBY itu dimasukkan ke 100 hari program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jelas ini kebijakan pemerintah baru. Sekarang dunia usaha menunggu," tuturnya.
Sarman menyebut masyarakat akan menerima jika pemerintah memberikan penjelasan yang baik terhadap kondisi sebenarnya. Pemerintah bisa penghematan anggaran subsidi bisa dialihkan untuk membangun jalan, pembangkit listrik, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Erwin Aksa
|
|
Erwin menjelaskan, tingginya anggaran subsidi BBM telah membebani keuangan negara. Menaikkan harga BBM subsidi menjadi salah satu solusi menekan defisit anggaran.
Namun begitu, Erwin mengungkapkan, akan ada dampak dari kenaikan harga BBM ini yaitu tingginya tarif angkutan umum yang juga berdampak langsung pada masyarakat.
"Subsidi BBM yang besar sudah nggak logis dalam perekonomian kita, makanya penyesuaian harga harus segera dijalankan. Paling khawatir adalah dampaknya ke transportasi umum yang selama ini dipakai masyarakat kelas bawah," terangnya.
Untuk itu, Erwin menyebutkan, perlu ada program bantuan tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM ini.
"Jadi harus ada program intervensi langsung ke masyarakat melalui bantuan tunai atau memberikan kupon kepada mereka agar bisa belanja dan membeli sesuatu dengan murah," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
|
|
"70% itu untuk orang kaya, lalu banyak disalahgunakan penyelundupan bertambah. Ini lah contoh kenapa kita berusaha mendukung kenaikan itu," kata Sofjan ditemui di acara Talkshow bersama Pengembang Realestate Indonesia (REI), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Sofjan mengatakan seharusnya pemerintah sudah dari dulu tidak memberikan subsidi untuk BBM. Sebaiknya subsidi tersebut dialihkan untuk infrastruktur dan hal produktif.
"5 tahun dibicarakan nggak naik-naik. Akhirnya kita berkelahi sendiri dan kita dimainkan saja sama orang-orang dimanfaatkan. Kita terlambat membangun infrastruktur," katanya.
Sofjan pun mengkritik Presiden SBY yang enggan mengambil kebijakan untuk menaikkan BBM bersubsidi.
"Saya kira nggak berani sampai kemarin pun nggak berani di Bali. SBY bilang nggak mau kemarin ya sudah Jokowi saja lah. SBY sudah 5 tahun nggak mau terus sekarang pun pasti nggak mau. Pasti tinggalkan bom waktu, tapi sudahlah mau apa, dia maunya begitu," katanya.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla
|
|
"Memang ada opsi lain? Coba katakan kepada saya opsi lainnya apa?" kata JK, sapaan Jusuf Kalla, di hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
JK menjelaskan, kenaikan harga BBM diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Saat ini, anggaran ratusan triliun rupiah habis untuk subsidi BBM.
"Yang penting negara selamat, yang penting negara tidak bangkrut, yang penting negara bisa bayar gaji, yang penting bisa daerah berjalan. Kalau tidak, maka sewaktu-waktu likuiditas pemerintah akan habis," terangnya.
Subsidi BBM, lanjut JK, bukan belanja produktif dan seakan 'membakar' uang. Pemerintah juga menjadi tidak punya ruang untuk pembangunan infrastruktur.
"Padahal uang itu (subsidi BBM) akan habis di knalpot mobil. Mana suka kalian jalan jelek, RS tidak bisa dibangun, pertanian tidak dibangun, pertanian tidak dibangun karena uang habis di knalpot?" tegasnya.
Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini akan mampu mengurangi antrean BBM yang sampai saat ini masih terjadi di sejumlah daerah.
"Kalau sekarang mengamankan antrean. Kalau mau antrian terus-menerus, silakan saja," ucapnya.
Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi)
|
|
Jokowi mengatakan subsidi itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi.
"Saya kira harus mulai berubah dari konsumtif ke produktif," katanya.
Pertamina
|
|
"Ini kan kalau di-loss konsumsi BBM bisa lebih sekitar 1,5 juta kilo liter (KL). Dengan subsidi Rp 5.000-6.000 per liter, anggaran subsidi bertambah sekitar Rp 7-8 triliun," kata Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko kala ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Suhartoko mengatakan, ada dua cara untuk menambal kelebihan subsidi tersebut. Pertama adalah dengan penghematan belanja negara.
"Bisa diambil dengan penghematan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga," ujar Suhartoko.
Cara kedua, lanjut Suhartoko, adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk menutupi kelebihan subsidi Rp 8 triliun, pemerintah bisa menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter mulai 1 September 2014.
"Kalau pemerintah memutuskan ada kenaikan harga BBM subsidi pada 1 September 2014, maka cukup menaikan Rp 500 per liter saja. Semakin lama tidak ada keputusan, semakin tinggi juga besaran angka kenaikannya," papar Suhartoko.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500 per liter akan mudah diterima masyarakat. Kenaikan tersebut tidak terlalu besar, sehingga dampaknya diharapkan tidak terlalu meluas.
"Hanya 500 perak. Kita nggak perlu sampai repot-repot seperti kemarin antre panjang di SPBU," tuturnya.
Halaman 2 dari 8
