Subsidi BBM Jadi Beban Pemerintahan Jokowi, Ini Jawaban SBY

Jakarta - Banyak pihak meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menaikkan harga BBM subsidi, agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Tepilih Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak baik menurut saya, menuduh suatu pemerintahan memberi beban ke pemerintahan yang lain. Bahwa setiap pemerintahan, setiap pemimpin selalu menghadapi tantangan dan dituntut untuk mengambil risiko untuk menjawab tantangan itu," ujar SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul 'Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM', Sabtu (30/8/2014).

Seperti diketahui, secara terbuka Jokowi dan Jusuf Kalla meminta agar SBY segera menaikkan harga BBM subsidi. Padahal ketika dirinya akan menjadi presiden pada 2004 lalu, ia tidak pernah menekan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan harga BBM subsidi.

"Lagi-lagi contoh pada 2005, ketika saya menaikkan harga BBM subsidi yang persentasenya begitu tinggi hingga 140%, kan saya tidak pernah mengatakan kalau pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya, tidak," tegasnya.

SBY mengatakan, jika menaikkan harga BBM subsidi justru hanya ingin membuat semua serba mudah ke depannya dengan cara memberikan semua sesuai misi dan visi presiden yang baru, hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar.

"Selalu ada kewajiban, tugas, dan tantangan yang harus dijawab satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Saya ingin membantu pemerintahan selanjutnya, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah yang akan datang. Kita harus saling hormati kebijakan masing-masing," tutupnya.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 246,5 triliun dengan kuota BBM subsidi sebanyak 46 juta kilo liter (KL), sementara pada Rancangan APBN 2015 subsidi BBM dianggarkan Rp 291 triliun dengan kuota BBM sebanyak 48 juta KL.

(rrd/rrd)