Harga BBM Subsidi Naik, Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,8% Tahun Depan

Harga BBM Subsidi Naik, Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,8% Tahun Depan

- detikFinance
Selasa, 02 Sep 2014 18:32 WIB
Harga BBM Subsidi Naik, Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,8% Tahun Depan
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 5,8% tahun depan, apabila pemerintah bisa menaikkan harga BBM subsidi. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi ini akan datang dari belanja pemerintah dan investasi yang makin meningkat karena kebijakan itu.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, kenaikan harga BBM subsidi akan membuat subsidi berkurang. Sehingga penghematan ini bisa dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dorongan agar ekonomi dapat tumbuh. Di samping itu, investasi akan terpacu lebih cepat.

"Kalau dana penghematan itu dipakai untuk hal yang produktif, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi," ujar Askolani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Askolani mengakui, memang kenaikan harga BBM subsidi akan menimbulkan tekanan pada daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi tertekan. Namun bila kenaikan harga BBM subsidi hanya Rp 2.000/liter, masyarakat masih bisa mengatasinya.

"Konsumsi memang akan turun, tapi belanja pemerintah dan investasi kan naik,"sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Yasona Laoly memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,8% tahun depan. Lebih tinggi dari asumsi pada RAPBN 2015 yang dipatok sebesar 5,6%.

"Dalam pembicaraan kita, optimisme itu bisa sampai 5,8%," kata Laoly.

Pendorongnya adalah belanja pemerintah dan investasi. Angka tersebut akan diajukan nantinya dalam rapat dengan pemerintah

Sebelumnya anggota Banggar Satya W Yudha menyebutkan, akan ada penghematan Rp 175 triliun bila kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebesar Rp 2.000 per liter sejak 1 Januari 2015. Dana penghematan hasil kenaikan harga BBM subsidi bisa digunakan untuk belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur.

"Ada penghematan Rp 175 triliun kalau dinaikkan. Maka dipakai untuk belanja penting kan sama pemerintah," terang Satya.

(mkl/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads