Cegah Subsidi BBM Jebol, Ini Saran Wamen ESDM Untuk Jokowi

Jakarta - Rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi belum bisa dilakukan pemerintah saat ini. Sebagai gantinya, perlu ada pengendalian distribusi, agar stok cukup hingga akhir tahun.

Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo berpendapat, pengendalian konsumsi BBM subisdi merupakan langkah yang perlu diambil. Karena kuota BBM subsidi sudah kian menipis.

Tahap awal pengendalian konsumsi BBM subsidi, dapat dimulai pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan tidak perlu dilakukan di seluruh Indonesia, cukup dilakukan di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.

"Seandainya tidak ada kenaikan harga BBM, mari kita lanjutkan pengendalian. Puasa dulu deh. Enggak usah seluruh Indonesia, Jawa, Bali, Sumatera batasi itu saja," kata Susilo dalam Seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9/2014)

Alasan pernyataan tersebut, lanjut Suslio, karena konsumsi BBM subsidi di 3 pulau ini telah mendominasi konsumsi BBM subsidi secara nasional.

Susilo menilai, jika pengendalian di tiga pulau ini dapat mulai dilakukan setelah Presiden Jokowi dilantik 20 Oktober 2014 mendatang, maka akhir tahun negara bisa menghemat subsidi untuk BBM hingga Rp 7 triliun.

"Rata rata kita beri subsidi per liter untuk premium dan solar Rp 7.000. Kalau dibatasi 3 pulau itu kita hemat 1 juta kilo liter dan kita hemat Rp 7 triliun, otomatis. Pertamina sudah siap, tinggal kerjasama pemda dan semuanya," tutupnya.

(dnl/dnl)