Soal Kebijakan BBM, Tim Transisi Jokowi-JK: Tidak Ada Intervensi

Jakarta - Isu seputar kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebagian kalangan ingin agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM bersubsidi.

Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, menegaskan bahwa kebijakan harga BBM merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintahan. Tidak akan ada intervensi untuk memaksakan kehendak.

Menurut CT, sapaan Chairul Tanjung, masalah BBM yang terjadi sebelum 20 Oktober 2014 akan diurus oleh pemerintahan Presiden SBY. Namun setelah itu akan menjadi kewenangan pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Masalah BBM sudah ada kesepakatan agar fokus pada pemerintahnya masing-masing. Kita tak akan intervensi untuk saling menganggu kebijakan," tegas CT usai bertemu Tim Transisi Jokowi-JK yang diwakili oleh Rini Soemarno di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Rini pun mengemukakan senada. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang tidak akan diintervensi, begitu pun sebaliknya.

"BBM kami sudah setuju. Porsi kebijakan sekarang, tidak akan diintervensi. Kita akan fokus pada kebijakan selanjutnya," kata Rini.

Dengan begitu, lanjut Rini, masing-masing pemerintahan akan lebih fokus dalam menjalan kebijakannya. Namun terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru, Rini enggan merinci lebih jauh.

(mkl/hds)