Jatah BBM Tahun Depan Tak Ditambah, Wamenkeu: Harus Ada Kenaikan Harga

Jakarta - Tahun depan, kuota atau jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disepakati sebesar 46 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut sama dengan tahun ini, sementara kendaraan bermotor terus bertambah.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan, bisa saja kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui. Caranya adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau ada kebijakan kenaikan harga, itu bisa," sebutnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Bahkan, Bambang menilai kenaikan harga adalah kebijakan utama untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tahun depan tidak jebol. Bisa saja pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo melakukan langkah lain, tetapi kenaikan harga BBM tetap harus ditempuh.

"Utamanya kenaikan harga, yang paling penting itu. Mungkin ada upaya lain, tapi harus ada kenaikan harga kalau mau segitu," tegasnya.

Jika pemerintah lebih memilih kebijakan pengendalian konsumsi BBM, Bambang menyarankan sebaiknya fokus kepada solar. Karena harga keekonomian solar lebih mahal dibandingkan premium sekitar Rp 2.000 per liter.

Dengan subsidi dari negara, solar menjadi produk yang menarik untuk diselundupkan. Makanya untuk mengendalikan konsumsi solar lebih sulit dibandingkan premium.

"Harga solar lebih mahal dari premium, gap-nya lebih besar. Kalau orang mau selundupkan, solar lebih menarik," katanya.

(mkl/hds)