Kenapa RI Sulit Punya Kilang Minyak Baru? Ini Penjelasan CT

Kenapa RI Sulit Punya Kilang Minyak Baru? Ini Penjelasan CT

- detikFinance
Rabu, 17 Sep 2014 18:23 WIB
Kenapa RI Sulit Punya Kilang Minyak Baru? Ini Penjelasan CT
Jakarta - Pembangunan kilang minyak menjadi sorotan, di tengah kebutuhan BBM yang terus meningkat di Indonesia. Sudah ada beberapa rencana pembangunan, tapi sampai sekarang tak kunjung terealisasi.

Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chairul Tanjung menyatakan, sulitnya pembangunan kilang minyak baru, karena terkait pemberian insentif tax holiday kepada investor.

"Pemberian tax holiday adalah penyebab masalah kilang minyak, tak pernah tuntas," ujar CT saat rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal ada dua area di Kalimantan yang dianggap berpotensi untuk dibangun kilang. CT pun sudah mengunjungi wilayah itu beberapa waktu yang lalu.

"Ada dua area di Kaltim dan Arun itu yang sudah siap untuk dibangun kilang," terangnya.

Kebutuhan tax holiday untuk investor dirasa perlu. Sebab dalam pembangunan kilang, nilai keekonomiannya sangat rendah. Sehingga tanpa tax holiday, sulit bagi investor menancapkan modalnya.

Maka dari itu, sebagai Menko Perekonomian, CT telah melakukan rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Posisi tax holiday sebelumnya berdurasi 5-10 tahun, akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2015.

Pemerintah juga membentuk tim khusus, yang meliputi Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengevaluasi fasilitas tax holiday saat ini. Dalam waktu dekat akan disiapkan payung hukum kepada tim tersebut.

"Awal Oktober sudah dipastikan berikan payung hukum kepada tim khusus ini," jelasnya.

Nanti keputusan fasilitas tax holiday akan diambil melalui rapat di tingkat Kementerian Perekonomian. Karena tax holiday menyangkut investasi yang sangat strategis.

"Makanya sampai sekarang dokumen itu bergulir tapi tak pernah selesai. Sekarang akan diputuskan di tingkat Menko. Kalau di negara lain itu bahkan untuk investasi yang sangat strategis ditangani langsung oleh Perdana Menteri," paparnya.

(mkl/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads